Newslan-id (Kalianda) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Lampung Selatan, gelar rapat kerja 2023 di rumah Makan Palapa, Rabu (11/1/2023).
Dalam rapat program kerja DPC Pospera Lamsel tersebut, bidang-bidang yang ada di Ormas besutan Adian Napitupulu tersebut, telah sampai pada kesimpulan. Bahwa ormas Pospera Lamsel bergerak di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tidak keluar dari koridor AD/ART.
“Alhamdulillah, kita tadi sudah melakukan rapat kerja 2023. Tujuan rapat ini juga untuk membantu pemerintahan Kabupaten Lamsel dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya,” ujar Sekretaris DPC Pospera Lamsel Agus Sriyanto, usai melakukan rapat kerja.
Dirinya juga menambahkan, mengenai membantu pemerintah Kabupaten Lamsel, sebab dirinya menjelaskan bahwa DPC Pospera Lamsel keberadaanya ada di Kabupaten Lamsel, tentunya bekerja juga untuk kepentingan rakyat Lamsel.
“Contoh yang sudah dilakukan DPC Pospera Lamsel seperti mendampingi balita yang mengalami kelainan jantung. Melalui bidang Kesehatan bung Hadi, Dia memaparkan dari A-Z mendampingi balita tersebut, mulai dari mencari donatur, pengurusan adminitrasi buat pihak keluarga balita tersebut,” tambahnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua DPC Pospera Lamsel, bahwa sifatnya untuk mendampingi hingga selesai. Tentunya, hal ini membantu pihak pemerintah yang di sektor kesehatan, sosial juga.
“Maka dari itu, dengan adanya Ormas Pospera Lamsel tujuan membantu pemerintah daerah. Jangan didefinisikan kami sebagai ormas yang cuma mengkritik dan tidak memiliki solusinya,” kata Andi Rizal, Ketua DPC Pospera Lamsel.
Ia menjelaskan, mengkritik pemerintah daerah itu wajib kerena ormas sebagai kontrol sosial. Tentunya, saat mengkritik juga ada solusinya.
“Coba kita dengar omongan masyarakat masih banyak orang yang belum menerima bantuan dari pemerintah baik daerah maupun pusat. Tentunya, sebagai control sosial kita wajib mengkritik dan memberikan solusinya,” jelasnya.
Bahkan Andi mencontohkan, banyak orang yang menerima bantuan dari pemerintah tapi kalau dilihat mereka mampu. Tapi yang mengenaskan ekonominya mereka tidak dapat bantuan itu salah satu yang menjadi perhatian.
“Harus kita sampaikan hal-hal tersebut kepada pemerintah, sehingga itu PR buat mereka. Apakah dalam menyusun dan menempatkan layak atau tidaknya masyarakat dapat bantuan itu sudah pas. Kalau belum, harus kita suarakan agar penempatan itu pas dan kita dampingi itu. Karena kita berjuang buat kepentingan rakyat,” Tegasnya.
(Ardiyanto)
