NEWSLAN.ID – JAMBI
Distribusi BBM bersubsidi jenis Bio Solar di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerima subsidi negara, diduga justru dikuasai segelintir oknum pelangsir untuk kemudian disalurkan kepada berbagai aktivitas usaha yang membutuhkan pasokan bahan bakar dalam jumlah besar.
Persoalan ini menjadi perhatian serius DPD Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Kabupaten Merangin, yang menilai praktik dugaan pelangsiran BBM subsidi telah berpotensi mengganggu distribusi, menciptakan ketidakadilan, serta merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, DPD LPKNI Merangin meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan segera mencari solusi konkret terhadap persoalan distribusi Bio Solar subsidi di Provinsi Jambi.
BBM SUBSIDI DIDUGA MENJADI LADANG KEUNTUNGAN SEGELINTIR OKNUM
Ketua DPD LPKNI Kabupaten Merangin, H. Sukarlan, SE, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai informasi dan keluhan mengenai dugaan praktik pelangsiran BBM Bio Solar yang dilakukan secara berulang dan terorganisir.
BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat serta konsumen yang memenuhi ketentuan, diduga dikumpulkan oleh sejumlah oknum pelangsir untuk kemudian disalurkan kepada aktivitas usaha yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar.
Adapun dugaan penggunaan BBM Bio Solar hasil pelangsiran tersebut antara lain untuk:
Aktivitas angkutan batu bara dan pertambangan lainnya, yang diduga memanfaatkan BBM subsidi untuk operasional kendaraan maupun kegiatan usaha.
Aktivitas angkutan kelapa sawit, yang diduga memperoleh pasokan Bio Solar subsidi melalui praktik pembelian berulang atau pelangsiran.
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang diduga memanfaatkan BBM Bio Solar subsidi untuk mendukung kegiatan pertambangan ilegal.
Jika dugaan tersebut benar, maka praktik ini bukan lagi sekadar persoalan antrean kendaraan di SPBU, melainkan telah menyentuh persoalan serius tentang penyalahgunaan subsidi negara.
RAKYAT KECIL MENGANTRE, SESEGELINTIR OKNUM DIDUGA MENGUASAI
Ironisnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi energi justru sering menghadapi antrean panjang, keterbatasan pasokan, bahkan kesulitan mendapatkan BBM.
Di sisi lain, muncul dugaan bahwa segelintir oknum mampu memperoleh BBM Bio Solar dalam jumlah besar melalui praktik pelangsiran untuk memenuhi kepentingan sektor usaha tertentu.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar:
Apakah distribusi BBM subsidi benar-benar diawasi?
Siapa yang bertanggung jawab jika BBM subsidi justru mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak?
Mengapa praktik pelangsiran yang diduga berlangsung berulang kali masih menjadi persoalan di lapangan?
Subsidi negara tidak boleh menjadi komoditas yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
DPD LPKNI MERANGIN MINTA PRESIDEN PRABOWO BERTINDAK
Melalui surat terbuka ini, DPD LPKNI Kabupaten Merangin meminta Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan distribusi BBM Bio Solar subsidi di Provinsi Jambi.
LPKNI mendesak pemerintah untuk:
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM Bio Solar subsidi di Provinsi Jambi.
Memperketat pengawasan terhadap SPBU yang diduga menjadi titik praktik pelangsiran.
Menindak tegas oknum pelangsir dan pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi.
Mengusut dugaan aliran BBM subsidi kepada aktivitas angkutan batu bara, angkutan kelapa sawit, pertambangan, serta kegiatan PETI.
Memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dikuasai oleh segelintir pihak.
Memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat, termasuk apabila terdapat keterlibatan pengelola SPBU.
SUBSIDI NEGARA BUKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN OLEH OKNUM
H. Sukarlan menegaskan bahwa persoalan BBM subsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut hak masyarakat serta penggunaan anggaran negara.
"BBM Bio Solar adalah produk subsidi pemerintah. Seharusnya distribusinya tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat serta sektor yang memang berhak. Jangan sampai subsidi negara justru dikuasai segelintir oknum pelangsir dan dialirkan untuk kepentingan usaha yang tidak semestinya," demikian pesan yang disampaikan dalam surat terbuka tersebut.
LPKNI menegaskan, pihaknya tidak meminta pemerintah menambah subsidi, melainkan meminta agar subsidi yang telah disediakan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
JANGAN BIARKAN SUBSIDI RAKYAT MENJADI LADANG BISNIS OKNUM!
DPD LPKNI Kabupaten Merangin berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan instruksi tegas kepada kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM Bio Solar subsidi di Provinsi Jambi.
Sebab, ketika subsidi negara tidak tepat sasaran, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat kecil yang setiap hari membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas dan mencari nafkah.
Subsidi harus tepat sasaran. Distribusi harus diawasi. Penyalahgunaan harus ditindak!
DPD LPKNI Merangin berharap Presiden Prabowo tidak membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut.
"JANGAN BIARKAN SUBSIDI RAKYAT MENJADI LADANG BISNIS OKNUM!"
Redaksi
