MURATARA, NEWSLAN.ID – Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU Sungai Jauh, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), semakin mengundang tanda tanya besar.
Informasi yang diterima redaksi mengungkap adanya dugaan sistem pengelolaan pembelian solar yang melibatkan sekitar 22 orang. Masing-masing disebut diwajibkan menyetorkan uang deposit sebesar Rp10 juta sebagai syarat untuk masuk dalam kelompok pembeli solar.
Jika informasi ini benar, total dana deposit yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp220 juta.
Angka tersebut bukan jumlah kecil. Pertanyaannya, untuk kepentingan apa uang deposit itu dikumpulkan? Siapa yang menguasai dana tersebut? Apakah mekanisme itu memiliki dasar dan sepengetahuan pihak pengelola SPBU?
Tak hanya deposit, redaksi juga memperoleh informasi mengenai dugaan mekanisme pembelian solar dengan harga sekitar Rp10.000 per liter setelah mendapatkan giliran pembelian.
Lebih jauh, disebutkan terdapat sistem lelang, yakni peserta yang bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari Rp10.000 per liter diduga mendapatkan kesempatan membeli solar.
Jika praktik tersebut benar terjadi, mekanisme ini patut dipertanyakan secara serius.
BBM subsidi bukan barang dagangan bebas yang dapat diperebutkan melalui sistem lelang berdasarkan kemampuan membayar lebih tinggi. Penyalurannya harus mengikuti ketentuan pemerintah dan diperuntukkan bagi konsumen yang berhak.
Jangan sampai hak masyarakat justru berubah menjadi komoditas yang diperebutkan oleh kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa seluruh mekanisme tersebut diduga berada di bawah komando seseorang berinisial AR, yang disebut-sebut sebagai anggota Paminal Polres Muratara sekaligus orang kepercayaan pemilik SPBU.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi mengenai kewenangan AR, kebenaran perannya dalam pengaturan kelompok, maupun apakah yang bersangkutan benar merupakan pengendali transaksi tersebut.
Jika benar ada anggota aparat yang menggunakan kedekatan atau pengaruh jabatannya untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, persoalan ini harus menjadi perhatian serius institusi kepolisian.
Institusi Polri tidak boleh membiarkan munculnya praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Yang lebih mengejutkan, informasi lain yang diterima redaksi menyebutkan bahwa pemilik SPBU juga memiliki usaha yang membutuhkan pasokan solar untuk mendukung operasional alat berat.
Pemilik SPBU tersebut disebut-sebut meminta jatah sekitar 5 ton solar setiap minggu untuk menunjang aktivitas alat berat miliknya.
Informasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kebutuhan tersebut berasal dari jalur penyaluran resmi yang sesuai peruntukan, atau justru mengambil bagian dari kuota BBM subsidi?
Apabila benar terdapat pengambilan jatah solar bersubsidi secara rutin untuk kepentingan operasional alat berat milik usaha tertentu, maka legalitas, peruntukan, dan pencatatan penyalurannya wajib diperiksa.
Jangan sampai fasilitas penyaluran BBM subsidi yang seharusnya melayani masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu.
Redaksi sebelumnya juga menerima sejumlah dokumentasi berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti transfer perbankan, serta rekaman CCTV.
Tiga bukti transaksi yang diperlihatkan menunjukkan nominal Rp20 juta, Rp10 juta, dan Rp10 juta dengan total Rp40 juta menuju rekening atas nama penerima yang sama.
Dokumen percakapan WhatsApp juga memuat informasi perubahan mekanisme pembayaran, dari transfer ke rekening pribadi menjadi pembayaran melalui rekening admin atau secara tunai kepada operator.
Akan tetapi, hubungan transaksi tersebut dengan sistem deposit 22 orang, pembelian solar, maupun dugaan pengaturan distribusi BBM masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen asli, keterangan para pihak, dan data penjualan SPBU.
Newslan.id meminta Kapolres Muratara segera menindaklanjuti informasi ini secara profesional dan transparan.
Kami juga mendesak Propam Polda Sumatera Selatan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan independen apabila terdapat indikasi keterlibatan anggota Polri.
Selain itu, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga harus turun melakukan audit menyeluruh terhadap:
Data pembelian dan penyaluran Bio Solar di SPBU Sungai Jauh.
Identitas dan kelayakan 22 orang yang disebut masuk dalam kelompok pembeli.
Aliran dana deposit yang diperkirakan mencapai Rp220 juta.
Dugaan sistem lelang dengan harga di atas Rp10.000 per liter.
Dugaan pengambilan pasokan 5 ton per minggu untuk kebutuhan alat berat.
Kesesuaian barcode, kuota, pencatatan penjualan, dan identitas kendaraan penerima BBM.
Negara mengalokasikan subsidi untuk membantu masyarakat dan sektor yang berhak. Bukan untuk memperkaya kelompok tertentu, bukan pula untuk menjadi sumber keuntungan melalui permainan deposit dan lelang harga.
Jika dugaan ini terbukti, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun kekuatan di belakangnya.
Newslan.id menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan kepentingan publik. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada AR, pemilik SPBU Sungai Jauh, pengelola SPBU, serta pihak kepolisian.
Publik menunggu jawaban. Aparat dituntut bertindak. Jangan sampai dugaan praktik mafia solar di Muratara hanya menjadi cerita yang terus berulang tanpa penyelesaian!
NEWSLAN.ID – EDUKASI, INVESTIGASI, TERPERCAYA.
