BUNGO, NEWSLAN.ID – Pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU kawasan SKB Kabupaten Bungo kembali menjadi sorotan setelah muncul keluhan masyarakat di media sosial. Seorang konsumen mengaku kecewa setelah harus mengantre cukup lama, namun tidak mendapatkan pelayanan pengisian BBM sesuai kebutuhan.
Keluhan tersebut diunggah melalui akun Saides media sosial Facebook Rimbo Bujang. Dalam unggahannya, konsumen menceritakan pengalaman yang dinilai merugikan dirinya ketika hendak mengisi BBM di SPBU SKB Bungo.
Ia mengaku awalnya berniat mengisi BBM hingga tangki penuh karena hendak menjemput seseorang yang sedang sakit. Namun, setelah mengantre, dirinya justru mendapatkan informasi bahwa barcode yang digunakan disebut sudah dipakai oleh orang lain.
Akibat persoalan tersebut, konsumen mengaku hanya diberikan pengisian BBM senilai Rp100 ribu. Kondisi itu membuat rencana perjalanan untuk menjemput orang sakit menjadi terkendala.
"Capek-capek aku antrean di pom SKB, tahu-tahu tidak dikasih minyak. Aku niat mengisi minyak full tank mau jemput orang sakit, cuma dikasih Rp100 ribu. Ujung-ujungnya tidak jadi mengisi minyak. Ada tidak yang mengalami seperti saya di pom SKB? Alasannya barcode saya dipakai orang," demikian keluhan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem pelayanan di SPBU SKB Bungo. Jika benar terjadi ketidaksesuaian penggunaan barcode, bagaimana mekanisme petugas dalam melakukan verifikasi dan memastikan konsumen tidak dirugikan?
Masyarakat tentu memahami bahwa penyaluran BBM bersubsidi memiliki aturan dan mekanisme pengawasan. Namun, penerapan aturan juga harus disertai pelayanan yang transparan, profesional, dan memberikan penjelasan yang jelas kepada konsumen.
Jangan sampai masyarakat yang sudah mengantre berjam-jam justru harus menanggung akibat persoalan administrasi atau dugaan penyalahgunaan barcode yang belum jelas sumber permasalahannya.
Atas keluhan yang beredar tersebut, manajemen SPBU SKB Bungo diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka.
Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:
Mengapa barcode konsumen disebut telah digunakan oleh orang lain?
Bagaimana mekanisme verifikasi apabila terjadi ketidaksesuaian data barcode?
Apa dasar pembatasan pengisian BBM hanya Rp100 ribu dalam kasus tersebut?
Bagaimana tanggung jawab SPBU dalam memberikan kepastian pelayanan kepada konsumen?
Pihak pengelola juga diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap sistem transaksi dan prosedur pelayanan petugas agar persoalan serupa tidak kembali dialami masyarakat.
BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat, terlebih bagi warga yang memiliki kepentingan mendesak, termasuk perjalanan untuk menjemput orang sakit.
Aturan penyaluran BBM memang harus ditegakkan. Namun, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan penjelasan dan perlakuan yang adil.
Keluhan yang viral ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pengelola SPBU SKB Bungo. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena persoalan pelayanan dan sistem barcode yang tidak mendapatkan penjelasan secara transparan.
NEWSLAN.ID BUNGO – Menunggu klarifikasi resmi dari pihak manajemen SPBU SKB Bungo terkait keluhan konsumen tersebut.
