Oleh: Sukarlan
MERANGIN NEWSLAN.ID. Sejarah adalah cermin pemikiran, kompas arah bangsa, sekaligus amanat perjuangan yang tidak boleh dikaburkan oleh perjalanan waktu. Menolak lupa terhadap rekam jejak dinamika sosial-politik masa lalu merupakan bentuk tanggung jawab moral setiap elemen bangsa untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memahami pasang surut ideologi, turbulensi politik, serta peristiwa tragis yang pernah menguji fondasi kebangsaan kita adalah benteng terdepan agar penderitaan dan kekeliruan masa lalu tidak kembali terulang dalam bentuk apa pun.
Rangkaian rentetan peristiwa sejarah di Indonesia mencatat fase-fase kritis di mana kedaulatan negara dan keselamatan rakyat dipertaruhkan. Membuka kembali lembaran sejarah ini bukanlah untuk merawat dendam, melainkan untuk menegakkan kebenaran sejarah, menghargai pengorbanan para ulama, tokoh masyarakat, dan patriot bangsa, serta memperkokoh ideologi Pancasila dari ancaman paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.
Fase Reorganisasi dan Jejak Kelam Pascaperistiwa Madiun (1948–1950)
Setelah penumpasan gerakan di Madiun pada pertengahan September 1948, langkah tegas diambil oleh aparat keamanan dan tentara nasional.
31 Oktober 1948: Muso dieksekusi mati di Desa Niten, Kecamatan Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, figur penting lain seperti M.H. Lukman dan Njoto melarikan diri ke pengasingan di Republik Rakyat China (RRC) untuk menyelamatkan diri dan menyusun strategi baru.
Akhir November 1948: Konsolidasi aparat keamanan berhasil menundukkan pimpinan inti gerakan. Wilayah-wilayah yang sempat berada di bawah kendali penuh berhasil direbut kembali oleh pasukan pemerintah, meliputi Ponorogo, Magetan, Pacitan, Madiun, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kudus, serta daerah sekitarnya.
19 Desember 1948: Di tengah upaya pemulihan keamanan dalam negeri, bangsa Indonesia dihantam serangan luar melalui Agresi Militer Belanda II yang menyasar ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dan menawan para pimpinan nasional.
Tahun 1949: Di tengah situasi darurat perang kemerdekaan, kebijakan pelarangan secara menyeluruh terhadap kelembagaan PKI belum terwujud. Celah hukum dan politik ini dimanfaatkan untuk melakukan rekonstruksi struktur partai dari tingkatan dasar hingga pusat, sehingga benih-benih organisatorisnya tetap tumbuh dan berkembang hingga pertengahan dekade 1960-an.
Awal Januari 1950: Pembukaan sumur-sumur pembantaian dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat yang berdatangan dari Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, hingga Trenggalek. Proses pembongkaran 7 (tujuh) "Sumur Neraka" dilakukan untuk mengidentifikasi para korban kekejaman:
Pada Sumur Soco I, ditemukan 108 kerangka mayat, di mana 68 kerangka berhasil diidentifikasi dan 40 lainnya tidak teridentifikasi.
Pada Sumur Soco II, ditemukan 21 kerangka mayat yang seluruhnya berhasil diidentifikasi.
Para korban pembantaian ini terdiri dari berbagai kalangan ulama, santri, umara, pejabat sipil, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Konsolidasi Politik, Kebangkitan Publikasi, dan Pemilu (1950–1955)
Tahun 1950: Kegiatan penerbitan instrumen propaganda dan media cetak kembali digalakkan secara masif, ditandai dengan hadirnya kembali media koran Harian Rakyat dan majalah teori politik Bintang Merah.
6 Agustus 1951: Terjadi aksi insiden keamanan di mana Gerombolan Eteh mendatangi dan menyerbu Asrama Brimob di Tanjung Priok, Jakarta Utara, serta berhasil merampas persenjataan api yang ada di dalam kompleks tersebut.
Tahun 1951: Dipa Nusantara (D.N.) Aidit mengambil alih kepemimpinan puncak. Ia mengubah citra partai dengan menampilkan wajah baru yang berorientasi nasionalis dan memberikan dukungan terbuka terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. Seiring pendekatan strategi politik baru ini, Lukman dan Njoto kembali dari pengasingan di RRC untuk memperkuat jajaran pimpinan dan membangun basis massa yang lebih luas.
Tahun 1955: Indonesia menyelenggarkan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama dalam sejarah berdirinya republik. PKI berhasil memperoleh perolehan suara yang signifikan dan masuk dalam jajaran empat besar partai pemenang pemilu, bersanding dengan Masyumi, PNI, dan Nahdlatul Ulama (NU).
Sikap Ketegangan Ulama, Konflik Daerah, dan Perubahan Peta Politik (1957–1960)
8–11 September 1957: Menanggapi eskalasi pergerakan kiri, Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, secara tegas mengharamkan ideologi komunis. Kongres tersebut mendesak Presiden Soekarno untuk segera mengeluarkan dekrit pelarangan terhadap PKI beserta seluruh organisasi onderbouw/mantelnya. Namun, desakan dan aspirasi dari para ulama tersebut tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno.
Tahun 1958: Pengetatan hubungan antara istana dan kelompok kiri memicu keresahan mendalam di daerah-daerah. Kelompok penentang di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi politik keras hingga bermuara pada aksi pembangkangan daerah. Dalam dinamika ini, Partai Masyumi—yang dikenal konsisten menolak paham komunisme—dituduh terlibat dan dijadikan sasaran tembak politik.
15 Februari 1958: Deklarasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diproklamasikan di Sumatera, disusul gerakan Permesta di Sulawesi. Gerakan penentangan daerah ini kemudian ditumpas melalui operasi militer oleh pemerintah pusat.
11 Juli 1958: D.N. Aidit bersama Rewang menghadiri Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED) di Berlin sebagai wujud penguatan jejaring internasional.
Agustus 1959: Pihak Pimpinan TNI berusaha menggagalkan pelaksanaan Kongres Nasional PKI atas alasan stabilitas keamanan nasional. Namun, kongres tersebut tetap berhasil diselenggarakan setelah mendapat proteksi dan penanganan langsung dari Presiden Soekarno.
Tahun 1960: Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin Slogan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai poros utama tata politik nasional. Doktrin ini didukung oleh PNI, NU, dan PKI, yang secara resmi menempatkan unsur komunis ke dalam kelembagaan struktur pemerintahan negara.
17 Agustus 1960: Atas tekanan politik yang kuat, terbit Keputusan Presiden RI No. 200 Tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Pembubaran ini didasarkan atas tuduhan keterlibatan dalam gerakan PRRI, meskipun pemicu dasarnya adalah sikap tegas Masyumi yang menolak ajaran NASAKOM dan paham komunisme.
Medio 1960: Laporan intelijen dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat pertumbuhan keanggotaan PKI yang sangat pesat hingga diperkirakan menembus angka 2 juta anggota aktif.
Dominasi Kekuasaan, Wacana Angkatan Kelima, dan Pembubaran Organisasi (1962–1963)
Maret 1962: PKI secara resmi terintegrasi penuh ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Soekarno. D.N. Aidit dan Njoto dilantik secara resmi sebagai Menteri Penasehat Presiden/Menteri Berkedudukan di dalam Kabinet Kerja.
April 1962: Penyelenggaraan Kongres VII PKI semakin mengukuhkan posisinya di arena politik nasional.
Tahun 1963: PKI mendukung aktif kebijakan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Dalam periode ini pula, PKI melontarkan usulan kontroversial berupa pembentukan Angkatan Kelima, yaitu usulan untuk mempersenjatai elemen buruh dan tani dengan dalih "Mempersenjatai Rakyat untuk Bela Negara" dalam mendukung konfrontasi.
10 Juli 1963: Terbit Keputusan Presiden RI No. 139 Tahun 1963 yang menetapkan pembubaran GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia). Organisasi pemuda Islam ini dibubarkan akibat penolakannya yang konsisten terhadap konsep NASAKOM dan dominasi pengaruh kiri di dalam pemerintahan.
Catatan Refleksi Kebangsaan
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah untaian fakta yang tidak boleh diputarbalikkan, dilupakan, apalagi dihilangkan dari memori kolektif generasi penerus. Tragedi pembantaian, gugurnya para ulama, tokoh agama, prajurit TNI, dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah tanah air—seperti yang tercatat dalam peristiwa Sumur Soco—adalah saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah kedaulatan, ideologi, dan perdamaian di tanah air.
Sebagai bangsa yang besar, kita dituntut untuk selalu waspada terhadap penyusupan paham-paham radikal dan totalitarian yang merusak persatuan nasional. Pembelajaran sejarah ini menegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi final yang wajib kita jaga bersama. Jangan pernah melupakan sejarah (Jasmerah), karena dari sejarah kita belajar menjaga kedaulatan bangsa, memelihara persatuan antar-elemen masyarakat, serta memastikan bahwa kezaliman masa lalu tidak akan pernah terulang kembali di bumi Nusantara.
