MERANGIN – NEWSLAN.ID
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (DPD LPKNI) Kabupaten Merangin, Sukarlan, SE, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Jambi beserta jajaran Polres dalam melakukan penertiban dan razia knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis standar kendaraan bermotor.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Kapolda Jambi, Irjen Pol Widodo, yang menegaskan bahwa penertiban knalpot brong menjadi perhatian serius kepolisian.
Dalam keterangannya, Kapolda Jambi menyebutkan bahwa petugas dari jajaran Polres telah menyita sebanyak 1.192 knalpot brong. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pemetaan terhadap toko-toko penjual knalpot brong di wilayah Provinsi Jambi.
Kapolda bahkan telah memerintahkan Kabag Ops Polda Jambi untuk melakukan pemetaan terhadap para penjual knalpot brong dan menegaskan bahwa penindakan juga akan dilakukan terhadap pihak yang memperjualbelikan produk tersebut.
Menanggapi hal itu, Sukarlan, SE, Ketua DPD LPKNI Merangin, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya kepolisian dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta keselamatan masyarakat di jalan raya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan hanya menyasar masyarakat sebagai pengguna atau konsumen.
"Kami dari LPKNI sangat mendukung razia knalpot brong yang dilakukan kepolisian, khususnya jajaran Polda Jambi. Namun, jangan hanya masyarakat atau konsumen yang menjadi target penertiban. Penjual dan produsen juga harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Sukarlan.
Menurutnya, selama ini penertiban knalpot brong lebih banyak terlihat menyasar pengendara atau pengguna kendaraan bermotor. Sementara itu, toko-toko yang menjual dan pihak yang memproduksi knalpot tidak sesuai standar perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan serius.
Ia menilai, apabila sumber peredaran barang tersebut tidak ditertibkan, maka persoalan penggunaan knalpot brong akan terus berulang di tengah masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pihak yang menanggung akibatnya. Kalau pengguna ditindak, maka pihak yang menyediakan, menjual, bahkan memproduksi knalpot yang tidak sesuai standar juga harus diawasi dan ditindak apabila terbukti melanggar aturan," tambahnya.
Sukarlan juga meminta agar kepolisian berkolaborasi dengan dinas dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap toko penjualan knalpot, jalur distribusi, hingga produsen yang memasarkan produk tidak sesuai ketentuan.
Menurut LPKNI, penegakan aturan harus dilakukan secara proporsional tanpa tebang pilih. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi satu-satunya pihak yang menanggung konsekuensi dari peredaran produk yang tidak memenuhi standar.
"Kami berharap Polda Jambi bersama instansi terkait benar-benar melakukan penertiban dari hulu sampai hilir. Jangan hanya pengendara yang dirazia, tetapi toko penjual dan produsennya juga harus menjadi perhatian. Hukum harus berlaku adil bagi semua pihak," tutup Sukarlan.
DPD LPKNI Merangin berharap langkah tegas Polda Jambi ini tidak hanya menjadi kegiatan razia sesaat, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menekan peredaran knalpot tidak standar sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.
NEWSLAN.ID – EDUKASI, INVESTIGASI, TERPERCAYA
