JAKARTA, Newslan.id – Drama penegakan hukum di lingkaran elite pemerintahan kembali menyuguhkan plot twist yang mencengangkan publik. Belum lama beredar kabar mengenai agresivitas Korps Adhyaksa yang mengendus potensi penyelewengan pada program prioritas nasional, kini Kejaksaan Agung (Kejagung) justru resmi menginjak rem dalam-dalam.
Melalui instruksi teranyar, Kejagung memerintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seantero negeri untuk menghentikan total kegiatan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah mendadak ini memantik tanda tanya besar di ruang publik. Apakah penghentian ini murni demi menjaga kelancaran program sosial bagi masyarakat, ataukah bagian dari episode baru "sinetron politik" tahu sama tahu di antara para penguasa?
Perubahan sikap yang terlampau drastis ini memperlihatkan inkonsistensi yang kasat mata. Sebelumnya, kejaksaan di berbagai daerah tampak begitu taji, mengerahkan fungsi intelijen untuk memelototi pelaksanaan uji coba MBG demi memastikan anggaran negara tidak bocor. Namun, ketegasan itu mendadak antiklimaks.
Alasan klasik yang kerap dilempar ke permukaan biasanya bernada normatif: demi menjaga kondusivitas dan memastikan program strategis nasional berjalan tanpa hambatan birokrasi. Namun, bagi masyarakat yang kritis, argumen tersebut terasa terlalu hambar.
Catatan Redaksi: Program Makan Bergizi Gratis adalah etalase politik terbesar pemerintahan saat ini. Jika borok di dalamnya dibongkar terlalu dini oleh aparat, hal itu berpotensi menampar muka koalisi pemerintahan sendiri. Menghentikan penyelidikan adalah jalur paling aman untuk menyelamatkan citra politik.
Keputusan Kejagung ini seolah menegaskan pola lama yang terus berulang dalam tata kelola hukum dan politik kita:
Panggung Show of Force yang Berakhir Antiklimaks: Aksi puldata di awal bisa dibaca sebagai pesan gertakan bahwa aparat hukum mampu menyentuh proyek lingkaran dalam istana. Namun, ketika tensi di ruang tertutup meninggi, perintah "balik kanan" ini condong terlihat sebagai hasil kompromi di balik layar.
Menghindari Efek Domino Anggaran Raksasa: Dengan plot anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, rantai pasok logistik dan vendor MBG di daerah melibatkan banyak kepentingan. Jika keran penyelidikan dibuka lebar, efek dominonya dikhawatirkan akan menyenggol nama-nama besar di lingkar kekuasaan.
Hukum yang Kalah oleh Syarat "Stabilitas": Publik lagi-lagi disuguhi tontonan di mana penegakan hukum harus mengalah dan berkompromi atas nama kelancaran program strategis.
Dengan dilarangnya para Kajati mengumpulkan data, jalannya program MBG di daerah dipastikan melenggang tanpa bayang-bayang penyelidikan jaksa. Namun, keputusan ini harus dibayar mahal dengan merosotnya kepercayaan publik.
Jika memang program ini diklaim bersih dan tepat sasaran, mengapa aparat hukum harus dibatasi untuk melakukan pengawasan sejak dini? Ketika upaya pencegahan dini justru diredam, masyarakat hanya bisa berharap agar program yang mendanai hajat hidup anak-anak bangsa ini benar-benar tidak menjadi ladang bancakan baru yang tersembunyi di balik tameng stabilitas nasional. (Red)
