๐๐ฎ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ป : ๐๐ฎ๐ธ ๐๐ง - K๐ผ๐น๐๐บ๐ป๐ถ๐โ๏ธ
๐๐ณ๐ข๐ฃ๐ฐ๐ธ๐ฐ ๐ช๐ฏ๐จ๐ช๐ฏ ๐ฏ๐ฆ๐จ๐ข๐ณ๐ข ๐ฑ๐ฆ๐จ๐ข๐ฏ๐จ ๐ฑ๐ช๐ฏ๐ต๐ถ ๐ฆ๐ฌ๐ด๐ฑ๐ฐ๐ณ ๐๐๐. ๐๐ข๐ด๐ข๐ณ ๐ฑ๐ข๐ฏ๐ช๐ฌ, ๐ค๐ถ๐ฌ๐ฐ๐ฏ๐จ ๐จ๐ฆ๐ญ๐ช๐ด๐ข๐ฉ, ๐๐ข๐ด๐ข๐ญ 33 ๐๐๐ 1945 ๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐ฅ๐ข๐ฅ๐ข๐ฌ ๐ฃ๐ข๐ฏ๐จ๐ถ๐ฏ ๐ฅ๐ข๐ณ๐ช ๐ต๐ช๐ฅ๐ถ๐ณ ๐ฑ๐ข๐ฏ๐ซ๐ข๐ฏ๐จ.
Newslan.id . Indonesia tiba-tiba seperti sedang memutar ulang kaset kuno yang sudah lama disimpan di gudang konstitusi. Debunya tebal. Sampulnya lusuh.
Tetapi begitu dibuka, terdengar suara tua yang selama ini kalah berisik oleh bunyi pasar saham, seminar investasi, dan para motivator ekonomi yang rambutnya klimis seperti grafik IHSG. Suara itu bernama Pasal 33 UUD 1945.
Dan kemarin pagi, Presiden Prabowo Subianto seperti sengaja meniup debu kaset tersebut keras-keras di depan DPR.
Pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN Khusus Ekspor untuk komoditas strategis: batubara, sawit, dan kemungkinan nanti merambat ke SDA lain.
Skemanya sederhana tetapi efek psikologisnya membuat ruang ๐ฅ๐ฆ๐ข๐ญ๐ช๐ฏ๐จ ๐ณ๐ฐ๐ฐ๐ฎ mendadak seperti ruang tunggu pasien gagal jantung. Semua ekspor SDA strategis wajib lewat satu pintu: BUMN yang ditunjuk negara.
Seketika para ekonom liberal mulai berkeringat. Sebagian pengusaha menelan ludah. Trader saham menatap monitor seperti melihat mantan menikah dengan orang lain.
Kata-kata โkontrol negaraโ, โpengekspor tunggalโ, dan โpengawasan devisaโ muncul seperti hantu yang tiba-tiba masuk ke pesta para pemuja pasar bebas.
Padahal kalau dibaca perlahan, ide dasarnya bukan barang baru. Bahkan sangat tua. Tua sekali. Setua pidato para pendiri republik yang dulu masih berbicara tentang negeri merdeka tanpa PowerPoint.
โ๐ฝ๐ช๐ข๐ ๐๐๐ฃ ๐๐๐ง ๐๐๐ฃ ๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐๐ฃ ๐๐ก๐๐ข ๐ฎ๐๐ฃ๐ ๐ฉ๐๐ง๐ ๐๐ฃ๐๐ช๐ฃ๐ ๐๐ ๐๐๐ก๐๐ข๐ฃ๐ฎ๐ ๐๐๐ ๐ช๐๐จ๐๐ ๐ฃ๐๐๐๐ง๐ ๐๐๐ฃ ๐๐๐ฅ๐๐ง๐๐ช๐ฃ๐๐ ๐๐ฃ ๐จ๐๐๐๐จ๐๐ง-๐๐๐จ๐๐ง ๐ ๐๐ข๐๐ ๐ข๐ช๐ง๐๐ฃ ๐ง๐๐ ๐ฎ๐๐ฉ.โ
Kalimat itu sudah puluhan tahun ada di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hanya saja selama ini sering diperlakukan seperti tulisan motivasi di kalender masjid: indah dibaca, tapi kalah oleh kenyataan.
Prabowo tampaknya ingin mengubah tafsir itu menjadi tindakan administratif yang konkret. Negara tidak cukup hanya jadi satpam tambang. Negara harus ikut memegang pintu kasir.
Alasannya pun sebenarnya masuk akal. Selama bertahun-tahun Indonesia seperti petani durian yang punya kebun terbesar, tetapi uangnya bocor entah ke mana.
Batubara dijual murah ke perusahaan afiliasi luar negeri, lalu dijual lagi dengan harga sebenarnya. Sawit diputar lewat jalur perdagangan global yang membuat laba parkir di negara lain.
Anda sudah lama mendengar: ๐๐ณ๐ข๐ฏ๐ด๐ง๐ฆ๐ณ ๐ฑ๐ณ๐ช๐ค๐ช๐ฏ๐จ, ๐ถ๐ฏ๐ฅ๐ฆ๐ณ ๐ช๐ฏ๐ท๐ฐ๐ช๐ค๐ช๐ฏ๐จ, pelarian devisa. Semua istilah itu terdengar teknokratis, tetapi maknanya sederhana: uang Indonesia sering tidak tidur di Indonesia.
Maka lahirlah gagasan besar itu: kalau sumber daya alam milik bangsa, maka gerbang ekspornya juga harus dikuasai negara.
Secara ideologis, ini mungkin salah satu kebijakan ekonomi paling nasionalistik sejak reformasi. Dan menariknya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan hal semacam ini.
China punya COFCO. Negara itu sadar, menguasai perdagangan pangan global sama pentingnya dengan punya kapal induk. Saudi Arabia punya Aramco, yang bukan sekadar perusahaan minyak, tetapi tulang punggung geopolitik kerajaan.
Malaysia punya PETRONAS, yang lama menjadi mesin fiskal negara sekaligus simbol profesionalisme BUMN Asia. Uni Emirat Arab memiliki ADNOC, yang mengelola energi sambil mengundang investasi global dengan disiplin korporasi kelas dunia.
Jadi model seperti ini bukan kutukan otomatis. Di banyak negara justru menjadi alat negara memperbesar daya tawar.
Masalahnya, semua contoh sukses itu memiliki satu kesamaan yang sering lupa dibahas para pembicara seminar nasionalisme ekonomi. Mereka membangun institusi profesional, bukan sekadar membangun kantor baru lengkap dengan baliho besar dan rapat koordinasi yang snack-nya lebih mahal daripada isi diskusinya.
Di sinilah publik harus mulai memasang mata seperti CCTV masjid yang baru dipasang setelah kotak amal hilang tiga kali.
Karena kekuasaan ekspor satu pintu berarti konsentrasi uang yang luar biasa besar. Kalau tata kelolanya buruk, kita hanya mengganti oligarki swasta menjadi oligarki birokrasi. Dulu uang bocor lewat cukong, besok jangan-jangan bocor lewat orang berseragam safari.
Bahaya pertama adalah monopoli birokratik. Ketika semua ekspor harus lewat satu institusi, maka satu institusi itu bisa berubah menjadi kerajaan baru. Antrean izin, permainan kuota, fee tak resmi, hingga kelompok perantara baru bisa lahir seperti jamur musim hujan.
Bahaya kedua adalah profesionalisme palsu. Banyak BUMN di negeri ini pandai membuat presentasi transformasi digital, tetapi website internal saja sering error kalau dibuka jam makan siang.
Padahal perdagangan global itu medan brutal. Lawannya bukan koperasi kecamatan. Lawannya trader dunia yang bergerak dengan algoritma, data real-time, dan jaringan finansial lintas negara.
Bahaya ketiga adalah politisasi. Kalau BUMN Ekspor nanti lebih sibuk mengurus kepentingan kelompok politik daripada efisiensi perdagangan, maka proyek besar ini bisa berubah menjadi museum nasionalisme ekonomi yang gagal.
Namun di sisi lain, publik juga perlu jujur melihat kenyataan pahit: selama puluhan tahun, Indonesia memang terlalu nyaman menjadi negeri pengekspor bahan mentah dengan kontrol devisa yang lemah. Kita seperti pemilik rumah yang punya kebun sawit luas, tetapi buku kasnya dipegang tetangga.
Maka perdebatan sesungguhnya bukan lagi โnegara boleh ikut atau tidakโ. Dunia sudah bergerak melampaui debat itu. Bahkan negara-negara kapitalis kini kembali aktif melindungi kepentingan strategis mereka.
Pertanyaan terpenting justru ini: apakah Indonesia mampu membangun negara yang kuat tanpa menjadi negara yang rakus?
Karena sejarah membuktikan, negara lemah bisa dijajah pasar. Tetapi negara yang terlalu kuat tanpa pengawasan bisa menjajah rakyatnya sendiri. Dan mungkin di situlah inti drama ini.
Prabowo sedang mencoba membawa negara masuk ke gudang para cukong. Sebuah langkah yang oleh sebagian orang dianggap penyelamatan kedaulatan ekonomi, tetapi oleh sebagian lain dipandang sebagai awal monopoli baru.
Yang pasti, publik tak boleh hanya menjadi penonton sorak-sorai nasionalisme. Sebab dalam urusan uang negara, tepuk tangan tanpa pengawasan sering berubah menjadi bunyi pembuka skandal.
๐๐ฎ๐ธ ๐๐ง = ๐๐ต๐บ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐ฒ ๐ง๐ต๐ฎ๐ต๐ฎ.
๐๐ข'๐ฉ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐ฅ๐ข๐ฃ๐ฃ๐ถ๐ณ ๐ข๐ญ-๐๐ถ๐ณ'๐ข๐ฏ.
