Newslan.id Tanggamus// Aturan penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sudah jelas dan tegas. Namun pertanyaannya kini bukan lagi soal regulasi, melainkan keberanian aparatur desa untuk patuh atau justru nekat melanggar.
Pemerintah pusat telah mengunci rapat penggunaan Dana Desa. Honorarium kepala desa dan perangkat, perjalanan dinas, bimbingan teknis (bimtek), pembangunan kantor desa mewah, hingga bantuan hukum pribadi resmi dilarang dibiayai dari Dana Desa. Artinya, tidak ada lagi celah memutar uang rakyat untuk kenyamanan elite desa.
Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus patut mencermati kebijakan ini dengan serius. Dana Desa bukan dana jabatan, bukan dana operasional pribadi, dan jelas bukan “uang lelah” aparat desa. Dana Desa adalah hak masyarakat, terutama warga miskin, petani kecil, nelayan, dan kelompok rentan di pekon.
Ironisnya, selama ini masih kerap terdengar Dana Desa lebih dulu “habis di meja aparatur” sebelum menyentuh kebutuhan rakyat. Kantor desa megah berdiri, rapat dan bimtek rutin jalan, tapi kemiskinan, stunting, dan pengangguran desa tetap jadi tontonan tahunan.
Tahun 2026, pola lama itu harus berhenti. Dana Desa kini diprioritaskan untuk BLT Desa bagi warga miskin ekstrem, ketahanan pangan, layanan kesehatan dasar, penanganan stunting, hingga pembangunan infrastruktur padat karya. Bukan untuk jalan-jalan dinas, bukan pula untuk mengamankan persoalan hukum pribadi pejabat desa.
Peringatan ini bukan ancaman, tetapi alarm keras. Kepala Pekon yang masih nekat memainkan Dana Desa di luar aturan, cepat atau lambat akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Regulasi sudah terang, bukti mudah dilacak, dan publik kini semakin kritis.
Masyarakat Tanggamus juga diminta tidak diam. Dana Desa adalah uang rakyat, maka rakyat berhak mengawasi. Jika ditemukan penyimpangan, laporkan. Jangan biarkan Dana Desa kembali jadi ladang empuk segelintir orang.
Tahun 2026 adalah ujian integritas. Kepala Pekon dituntut memilih: berdiri bersama rakyat atau terseret oleh keserakahan sendiri.
(Halimi lay)
