NEWSLAN.ID – BANDUNG – Kritik pedas Kang Dedi Mulyadi (KDM) terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjadi sorotan. Di hadapan jajaran OJK dalam forum FIN Expo 2026, KDM secara blak-blakan mempertanyakan ketimpangan pengawasan sektor keuangan di Indonesia.
KDM menilai, lembaga keuangan resmi yang menjalankan usaha sesuai aturan justru menghadapi prosedur panjang, persyaratan berlapis, pembinaan, hingga berbagai bentuk pengawasan. Sebaliknya, praktik bank gelap, rentenir, bank emok, dan pinjaman ilegal dinilai masih banyak beroperasi di tengah masyarakat.
Pernyataan KDM bukan sekadar kritik biasa. Ia menyoroti kondisi yang menurutnya tidak masuk akal dalam sistem ekonomi dan pengawasan keuangan.
Pelaku usaha resmi harus memenuhi berbagai persyaratan. Perbankan harus mengikuti aturan OJK, menjalani pengawasan, serta memenuhi kewajiban administratif dan perpajakan.
Namun, praktik keuangan ilegal justru dinilai masih bisa bergerak bebas tanpa pengawasan yang memadai.
KDM mempertanyakan apakah negara akan membiarkan kondisi tersebut terus berlangsung.
"Yang usaha resmi memenuhi prosedur banyak banget itemnya. Perbankan, item dari OJK-nya panjang, pembinaannya sering, tegurannya luar biasa. Pokoknya kalau sama yang benar memenuhi peraturan, di Indonesia itu paling rumit," kritik KDM.
Sementara itu, ia menyoroti keberadaan bank-bank gelap yang menurutnya tidak mendapatkan pengawasan sebagaimana lembaga keuangan resmi.
"Bank-bank gelap itu di mana-mana, tidak ada yang menegur, tidak bayar pajak, tidak ada pengawasnya, bebas," tegasnya.
Kritik KDM menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan keuangan. Jangan sampai lembaga yang menjalankan usaha secara legal terus dibebani aturan, sementara praktik keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat justru berkembang tanpa penindakan yang jelas.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka muncul pertanyaan serius: apakah sistem pengawasan sudah berjalan secara adil?
OJK tidak boleh hanya sibuk mengawasi lembaga keuangan yang memiliki izin. Praktik pinjaman ilegal, bank emok, rentenir, serta aktivitas keuangan gelap yang meresahkan masyarakat juga harus menjadi prioritas pengawasan.
Sebab, masyarakat kecil sering menjadi korban dari praktik pinjaman dengan bunga tinggi, tekanan penagihan, hingga ancaman sosial.
KDM juga menyinggung fenomena masyarakat yang terpaksa meminjam uang kepada bank emok, rentenir, maupun pinjaman online karena kebutuhan ekonomi mendesak.
Ironisnya, masyarakat yang terjerat pinjaman sering kali harus membayar karena takut mendapatkan tekanan atau dipermalukan.
Namun, ketika masyarakat mendapatkan pinjaman melalui program pemerintah tanpa bunga, justru muncul persoalan kedisiplinan pembayaran.
KDM menyindir mentalitas sebagian peminjam yang dinilai berbeda ketika berhadapan dengan rentenir dan ketika menerima bantuan pinjaman dari program pemerintah.
"Kalau pinjem ke bank emok atau bank keliling, bayar. Kalau ke pinjol, bayar juga. Karena nanti disebarin, dipermalukan," ungkapnya.
Persoalan ini menunjukkan bahwa praktik keuangan ilegal bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, literasi keuangan, dan keberanian negara untuk menertibkan pelaku.
KDM juga menyoroti praktik pengajuan kredit yang mengatasnamakan kelompok UMKM, petani, nelayan, hingga pengrajin.
Ia mengkritik pihak-pihak yang diduga mengorganisasi pengajuan kredit dengan menggunakan nama kelompok masyarakat, tetapi dana yang diperoleh justru dinikmati oleh pihak yang mengatur pengajuan tersebut.
"Siapa yang menikmati kredit ini? Mereka yang mengorkestrasinya, yang mengatasnamakan, yang mengajukan proposalnya," kritik KDM.
Jika praktik seperti ini terjadi, masyarakat yang namanya digunakan dalam pengajuan kredit berpotensi menjadi pihak yang menanggung beban ketika pinjaman bermasalah.
Perbankan pun harus lebih berhati-hati. Jangan hanya melihat proposal yang terlihat meyakinkan, tetapi juga harus memastikan siapa penerima manfaat sebenarnya dari dana yang disalurkan.
UMKM jangan dijadikan tameng untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin menikmati fasilitas kredit.
KDM turut menyinggung persoalan pajak. Ia mempertanyakan mengapa pelaku usaha resmi harus menjalankan kewajiban perpajakan, sementara bisnis gelap yang beroperasi di luar sistem formal dinilai dapat menghindari kewajiban tersebut.
"Bisnis gelap tidak bayar pajak, tidak dikejar-kejar oleh Direktorat Jenderal Pajak, bebas," kritiknya.
Pernyataan tersebut membuka pertanyaan besar mengenai pengawasan aktivitas ekonomi ilegal.
Jika praktik usaha ilegal mampu menghasilkan keuntungan besar tanpa kewajiban pajak dan tanpa pengawasan yang memadai, maka negara berpotensi kehilangan penerimaan sekaligus membiarkan persaingan usaha menjadi tidak sehat.
KDM mempertanyakan apakah negara akan membiarkan ekonomi hitam terus berkembang, sementara pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal justru menghadapi berbagai kesulitan.
"Apakah kita akan membiarkan ekonomi hitam menguasai dan ekonomi putih tidak menguasai?" sindirnya.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa regulasi tidak boleh hanya menjadi beban bagi pelaku usaha yang patuh.
Pengawasan harus berjalan seimbang. Lembaga resmi harus dibina, tetapi praktik ilegal juga harus ditindak.
Jangan sampai pelaku usaha yang taat aturan merasa dirugikan karena harus menghadapi prosedur panjang, sementara pihak yang melanggar justru memperoleh keuntungan dari lemahnya pengawasan.
Pernyataan KDM menjadi alarm bagi OJK, Direktorat Jenderal Pajak, aparat penegak hukum, dan seluruh lembaga terkait.
Praktik bank gelap, rentenir, pinjaman ilegal, serta manipulasi kredit yang merugikan masyarakat harus ditangani secara serius.
Rakyat membutuhkan perlindungan. Pelaku usaha legal membutuhkan kepastian. Perbankan membutuhkan sistem pengawasan yang adil.
Jangan sampai negara terlihat sangat tegas kepada pihak yang patuh aturan, tetapi justru lemah menghadapi praktik ekonomi gelap.
Kritik KDM sudah disampaikan dengan keras. Kini publik menunggu: apakah pihak terkait berani melakukan pembenahan dan penindakan nyata?
NEWSLAN.ID – EDUKASI, INVESTIGASI, TERPERCAYA.
