JAKARTA, NEWSLAN.ID – Sebuah infografis yang beredar di ruang publik menampilkan daftar 26 jabatan yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Daftar tersebut mencakup berbagai posisi di lingkungan pemerintahan, organisasi, politik, yayasan sosial hingga dunia bisnis.
Informasi ini patut menjadi bahan diskusi serius bagi publik. Bukan semata-mata karena banyaknya jabatan yang disebutkan, melainkan karena munculnya pertanyaan lebih besar tentang tata kelola kekuasaan, transparansi, independensi lembaga, dan potensi benturan kepentingan.
Apakah 26 jabatan dalam satu figur merupakan bentuk pengabdian luar biasa, atau justru menunjukkan betapa pentingnya pembatasan konsentrasi pengaruh?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai serangan pribadi. Dalam negara demokrasi, siapa pun yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan harus tetap terbuka terhadap pengawasan publik.
Terlebih, ketika seseorang memiliki posisi di berbagai sektor strategis, mulai dari pemerintahan, energi, organisasi pengusaha, politik, hingga perusahaan swasta, transparansi menjadi sebuah keharusan.
Kita tidak sedang menghakimi seseorang berdasarkan banyaknya jabatan. Namun, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses penunjukan dilakukan, apa dasar kewenangannya, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan apakah terdapat potensi konflik kepentingan di antara jabatan-jabatan tersebut.
Jangan sampai kekuasaan dan pengaruh terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara prinsip kesetaraan kesempatan dan profesionalisme justru terabaikan.
Presiden Prabowo Subianto membawa semangat perubahan, efisiensi pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola negara.
Maka, semangat tersebut harus tercermin dalam seluruh lingkaran pemerintahan dan ekosistem kekuasaan, tanpa pengecualian.
Publik juga perlu membedakan jabatan resmi pemerintahan, jabatan organisasi, jabatan politik, jabatan sosial, dan jabatan bisnis. Tidak semua jabatan memiliki kewenangan negara ataupun konsekuensi yang sama. Karena itu, daftar yang beredar perlu diverifikasi satu per satu agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Namun, satu prinsip tidak boleh ditawar: kedekatan keluarga dengan kekuasaan bukan alasan untuk terbebas dari pertanyaan publik.
Indonesia bukan milik keluarga, bukan milik kelompok, dan bukan milik segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyat.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar banyaknya orang yang menduduki jabatan. Rakyat membutuhkan pejabat dan tokoh yang bekerja, memberikan hasil nyata, menjaga integritas, serta memastikan kepentingan negara berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Jangan sampai jargon efisiensi hanya menjadi slogan, sementara publik melihat semakin banyak posisi strategis berada dalam lingkaran orang-orang yang sama.
Kekuasaan harus diawasi, jabatan harus dipertanggungjawabkan, dan transparansi tidak boleh menjadi pilihan.
Sebab dalam demokrasi, tidak ada jabatan yang terlalu tinggi untuk dipertanyakan dan tidak ada figur yang terlalu dekat dengan kekuasaan untuk diawasi.
NEWSLAN.ID Edukasi, Investigasi, Terpercaya.
