MERANGIN, NEWSLAN.ID – Peringatan sudah ditempel, persoalan kabel masih menjadi sorotan. Lantas, sampai kapan tiang listrik milik PT PLN (Persero) dijadikan tempat menumpang jaringan internet tanpa kejelasan legalitas?
PLN ULP Bangko dan PLN UP3 Bungo telah memberikan peringatan terkait kabel utilitas yang bukan milik PLN dan meminta agar kabel tersebut segera dipindahkan dari tiang listrik.
Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejumlah kabel jaringan internet yang diduga merupakan kabel fiber optik terlihat melilit, menggantung, dan menumpuk tidak beraturan di sejumlah tiang listrik.
Berdasarkan dokumentasi NEWSLAN.ID pada Rabu (18/11/2026), kondisi tersebut terlihat di Jalan Kapten Pattimura dan Jalan RA Kartini, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi.
Bahkan, pada tiang listrik terlihat jelas papan bertuliskan "PERINGATAN KABEL ILEGAL" yang menyatakan bahwa kabel utilitas tersebut bukan milik PT PLN (Persero) Group dan harus segera dipindahkan dari tiang PLN.
Ini bukan lagi sekadar persoalan keindahan kota. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan, penggunaan aset perusahaan, keselamatan masyarakat, dan tanggung jawab penyedia layanan internet.
Perusahaan penyedia jasa internet (ISP) jangan hanya pandai menjual paket WiFi, memasang promosi, menarik pelanggan, dan menghitung keuntungan.
Tetapi ketika menyangkut izin penggunaan tiang, penataan kabel, standar keselamatan, dan tanggung jawab terhadap infrastruktur, justru seolah-olah tidak terdengar.
Pertanyaannya: siapa yang memberikan izin? Perusahaan mana pemilik kabel tersebut? Apakah seluruh pemasangan sudah melalui prosedur resmi PLN?
Kalau memang legal, tidak perlu alergi menunjukkan dokumen perizinan. Namun, jika tidak memiliki izin, jangan merasa kebal terhadap aturan!
PLN ULP Bangko dan UP3 Bungo jangan berhenti pada pemasangan papan peringatan.
Masyarakat tentu ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar tulisan peringatan yang menjadi pajangan di tiang listrik.
Lakukan pendataan, identifikasi pemilik kabel, periksa dokumen kerja sama, dan tindaklanjuti setiap pelanggaran sesuai prosedur.
Jika terbukti tidak memiliki persetujuan penggunaan aset, lakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai PLN begitu tegas kepada masyarakat ketika terjadi persoalan kelistrikan, tetapi terhadap pemanfaatan asetnya sendiri justru terkesan tidak berdaya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan melalui Pasal 45 mengatur pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi dengan persetujuan pemilik jaringan dan sesuai ketentuan perizinan.
Sementara itu, Pasal 38 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
Pasal 55 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta bagi pelanggaran Pasal 38.
Tentu penerapan sanksi harus berdasarkan unsur pelanggaran dan pembuktian hukum, bukan asal menuduh.
NEWSLAN.ID Merangin mendesak:
PLN ULP Bangko: Segera melakukan pemeriksaan dan penertiban kabel internet yang menumpang di tiang PLN.
PLN UP3 Bungo: Memastikan pengawasan berjalan hingga tingkat unit pelayanan dan tidak membiarkan peringatan tanpa tindak lanjut.
Penyedia jasa internet: Membuka legalitas pemasangan kabel serta memastikan seluruh jaringan memenuhi standar keselamatan.
Pemerintah daerah: Turut mengawasi penataan kabel utilitas agar wajah Kota Bangko tidak dipenuhi jaringan semrawut.
Instansi penegak hukum: Menindaklanjuti apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum sesuai kewenangannya.
Kabel yang semrawut bukan persoalan yang boleh dianggap biasa. Infrastruktur publik harus ditata dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
Jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan dari ribuan pelanggan, sementara persoalan penempatan jaringan dan tanggung jawab keselamatan justru dibebankan kepada pihak lain.
Jangan biarkan papan peringatan hanya menjadi saksi bisu. Kalau memang ilegal, tertibkan! Kalau sudah berizin, jelaskan kepada publik!
JANGAN ADA KESAN ASET PLN BISA DIPAKAI SEMAU GUE. HUKUM HARUS BERLAKU UNTUK SEMUA, BUKAN HANYA UNTUK MASYARAKAT KECIL!
NEWSLAN.ID MERANGIN Edukasi, Investigasi, Terpercaya.
