EDITORIAL NEWSLAN.ID JAKARTA — Di balik kilau angka pertumbuhan ekonomi dan megahnya infrastruktur yang kerap dibanggakan, ada rintihan yang kian nyaring dari akar rumput. Setiap hari, rakyat membanting tulang, memeras keringat, bahkan bersusah payah mengambil cicilan kredit untuk sekadar memiliki alat transportasi demi menyambung hidup. Namun, barang yang dibeli dari uang darah dan air mata itu seolah tak pernah sepenuhnya menjadi milik rakyat. Saban tahun, kewajiban menyetor "sewa" berkedok pajak kendaraan tetap mengejar tanpa kompromi.
Bagi sebagian besar masyarakat, muncul rasa keputusasaan yang mendalam: apakah negara hadir sebagai pelindung, atau justru tampil sebagai pemungut hasil kerja keras tanpa empati?
Perasaan menjadi "sapi perahan" bukanlah tanpa alasan. Sorotan publik kerap tertuju pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD yang porsinya begitu dominan tersedot untuk belanja birokrasi, gaji, hingga fasilitas pejabat. Di saat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang menghadapi ketidakpastian ekonomi, panggung politik dan birokrasi tak jarang menyuguhkan pemandangan kontras: seremoni mahal, kunjungan kerja yang dipertanyakan efektivitasnya, hingga gaya hidup mewah oknum pejabat yang menyakiti hati nurani publik.
Ironi ini kian menyengat ketika menengok potensi negeri ini. Indonesia dibesarkan dengan narasi sebagai negara yang kaya raya akan sumber daya alam. Namun, pertanyaan mendasar yang terus bergema di benak publik adalah: ke mana seluruh kekayaan bumi, air, dan mineral itu mengalir? Narasi penguasaan asing dan pengerukan sumber daya alam yang tak kunjung memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat kelas bawah menjadi luka laten yang tak kunjung sembuh.
Prinsip dasar bernegara adalah kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian haknya—termasuk lewat pajak—dengan harapan mendapat imbalan berupa jaminan sosial, fasilitas umum yang layak, serta keadilan ekonomi. Jika pajak yang dipungut dari rakyat berdarah-darah justru lebih banyak dinikmati oleh lingkaran elite sementara rakyatnya tetap berjuang di garis batas bertahan hidup, maka ada yang salah dalam tata kelola tata negara kita.
Negara tidak boleh membiarkan persepsi "pejabat nikmat, rakyat sekarat" ini mengakar makin dalam. Reformasi anggaran harus dilakukan secara radikal. Belanja birokrasi dan fasilitas pejabat yang berlebihan wajib dipangkas, lalu dialihkan secara nyata untuk perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah.
Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa pajak bukan sekadar cara untuk menguras kantong rakyat, melainkan instrumen nyata untuk mengembalikan kekayaan negara demi kemakmuran sebesar-besarnya seluruh rakyat Indonesia.
Redaksi
