LPKNI Minta Hentikan Sementara Program MBG Karena Dugaan Adanya Kebocoran 

Newslan-id Kota Jambi. Dugaan Kebocoran MBG” merujuk pada berbagai masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan keracunan massal siswa (ribuan kasus), ketidaksesuaian kualitas makanan, dugaan korupsi/rente (biaya lebih besar dari yang diterima), ketidakjelasan regulasi, dan kelemahan pengawasan, seperti yang terjadi di Indonesia pada 2025, memicu desakan evaluasi total dan penghentian sementara program. 

Masalah Utama dalam Kebocoran MBG:

Keracunan Massal: Ribuan siswa mengalami gangguan kesehatan akibat makanan, diduga karena higienitas buruk, kontaminasi, atau bahan baku tidak layak dari pemasok baru.

Kualitas Makanan Rendah: Makanan tidak memenuhi standar gizi, kadang disajikan mentah atau dibuang siswa karena tidak enak, menunjukkan tata kelola yang kacau.

Dugaan Korupsi & Rent-Seeking: Margin besar yang diambil pengusaha (SPPG) dari dana per porsi (Rp15.000) menciptakan peluang rente dan mark-up, yang bisa dialihkan ke keuntungan besar atau kualitas rendah.

Kelemahan Pengawasan: Kurangnya regulasi (Perpres), transparansi, dan verifikasi mitra (SPPG) membuka celah penyalahgunaan dan kualitas buruk.

Ketidakjelasan Implementasi: Penunjukan mitra tanpa verifikasi terbuka dan adanya konflik kepentingan, serta instruksi yang tidak jelas (misal: bagi bahan mentah), memperburuk masalah. 

Respons Pemerintah (Per Akhir 2025):

Presiden menginstruksikan penertiban dapur, pembuatan SOP, penggunaan alat cuci modern, dan test kit.

Beberapa SPPG ditutup sementara untuk investigasi.

Biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah. 

Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) meminta penghentian sementara MBG untuk evaluasi menyeluruh. 

Secara keseluruhan, “kebocoran MBG” adalah istilah untuk serangkaian masalah operasional, kualitas, dan tata kelola yang signifikan dalam program makan bergizi untuk siswa pada tahun 2025.

Kurnia Hidayat Ketua Umum LPKNI menambahkan seyogyanya MBG bisa langsung di serahkan kantin sekolah atau koperasi sekolah ataupun langsung ke orang tua murid. (Redaksi)