JAMBI – NEWSLAN.ID
Aktivitas sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector (DC) di area parkiran Rumah Sakit Bhayangkara Jambi menuai kecaman keras dari Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat.
Kurniadi menilai, tindakan sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector tersebut sangat meresahkan masyarakat. Terlebih, aktivitas itu disebut berlangsung di lingkungan rumah sakit yang merupakan fasilitas pelayanan publik dan seharusnya memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi pasien maupun keluarga pasien.
Menurut Kurniadi, rumah sakit bukan tempat yang pantas dijadikan lokasi aktivitas penagihan kendaraan. Masyarakat datang ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan, bukan untuk berhadapan dengan situasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Ketua Umum LPKNI tersebut mengecam keras apabila aktivitas penagihan dilakukan dengan cara-cara yang mengabaikan ketertiban dan hak masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan justru merasa tidak aman akibat aktivitas sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector. Rumah sakit itu fasilitas pelayanan publik, bukan tempat untuk melakukan tekanan atau intimidasi terhadap masyarakat," demikian sikap tegas yang disampaikan dalam pernyataan Kurniadi.
Ia juga meminta agar persoalan ini tidak dianggap sebagai kejadian biasa. Keberadaan orang-orang yang mengaku sebagai debt collector di lingkungan rumah sakit harus menjadi perhatian serius pihak pengelola.
LPKNI secara khusus meminta pertanggungjawaban dan penjelasan terbuka dari pihak manajemen RS Bhayangkara Jambi.
Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab:
Apakah pihak manajemen RS Bhayangkara mengetahui adanya aktivitas sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector di area parkiran?
Apakah pihak tersebut mendapatkan izin atau persetujuan untuk melakukan aktivitas di lingkungan rumah sakit?
Mengapa aktivitas semacam itu bisa terjadi di area fasilitas pelayanan publik?
Bagaimana tanggung jawab petugas keamanan dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung rumah sakit?
Apakah manajemen akan melakukan evaluasi dan menjamin kejadian serupa tidak terulang?
Jangan sampai manajemen rumah sakit terkesan tutup mata terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat.
LPKNI juga meminta Kapolda Jambi memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Apabila ditemukan indikasi intimidasi, ancaman, pemaksaan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, aparat kepolisian diharapkan melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan.
Perlu dipahami, persoalan kredit dan kewajiban pembayaran memang memiliki mekanisme penyelesaian. Namun, hal itu tidak berarti siapa pun dapat bertindak sewenang-wenang di ruang publik.
Penagihan utang harus tetap menghormati hak konsumen, ketentuan hukum, serta ketertiban masyarakat.
NEWSLAN.ID Jambi menilai persoalan ini layak mendapatkan perhatian serius. Rumah sakit yang berada dalam lingkungan institusi kepolisian semestinya menjadi tempat yang memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Publik berhak mengetahui bagaimana aktivitas sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector bisa berlangsung di area parkiran rumah sakit.
Jangan sampai muncul kesan bahwa siapa pun bebas melakukan aktivitas penagihan di fasilitas pelayanan publik tanpa pengawasan yang jelas.
LPKNI meminta manajemen RS Bhayangkara Jambi segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah evaluasi. Sementara itu, Polda Jambi diharapkan memastikan persoalan ini ditangani sesuai ketentuan hukum.
PESAN TEGAS: RUMAH SAKIT TEMPAT ORANG MENCARI KESEMBUHAN, BUKAN TEMPAT MASYARAKAT MENCARI PERLINDUNGAN DARI KERESAHAN BARU!
Sampai berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari manajemen RS Bhayangkara Jambi dan pihak terkait masih perlu dimintakan. NEWSLAN.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak.
Reporter: Joko S.
NEWSLAN.ID – Edukasi, Investigasi, Terpercaya.
