Jambi Newslan.id. Jangan Biarkan Fatwa Haram Korupsi Hanya Menjadi Dokumen yang Tersimpan di Lemari!
Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Nilai agama diajarkan di rumah, sekolah, pesantren, masjid, bahkan menjadi pesan moral dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Namun ironisnya, praktik korupsi masih terus menjadi persoalan serius yang menggerogoti kehidupan bangsa.
Ada satu fakta penting yang perlu diluruskan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata telah menetapkan Fatwa Nomor 4/MUNAS VI/MUI/2000 pada 29 Juli 2000 yang menyatakan bahwa korupsi hukumnya haram.
Artinya, persoalan ini bukan karena MUI belum memiliki sikap. Fatwa sudah ada. Larangan agama sudah ditegaskan. Pertanyaan besarnya justru: seberapa keras fatwa tersebut disuarakan, disosialisasikan, dan ditanamkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya kepada mereka yang memegang kekuasaan dan mengelola uang rakyat?
Jangan sampai fatwa hanya lantang dibicarakan dalam forum keagamaan, tetapi kehilangan gaung ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha, pemegang proyek, dan mereka yang memiliki akses terhadap anggaran negara.
Korupsi bukan sekadar pelanggaran administrasi atau tindak pidana yang berujung pada hukuman penjara. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Setiap rupiah yang dikorupsi berpotensi merampas hak masyarakat atas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan kesejahteraan.
Ketika anggaran pembangunan diselewengkan, rakyat kehilangan manfaat. Ketika dana pendidikan dikorupsi, masa depan generasi dipertaruhkan. Ketika anggaran kesehatan dijadikan ladang keuntungan pribadi, masyarakat kecil yang menanggung akibatnya.
Lantas, di mana suara moral para pemimpin agama ketika korupsi terus menjadi ancaman bagi kehidupan rakyat?
MUI dan seluruh elemen organisasi keagamaan perlu menjadikan fatwa tersebut sebagai gerakan moral yang nyata, bukan sekadar produk keputusan musyawarah nasional.
Masyarakat sering mendengar ceramah tentang kejujuran, amanah, halal dan haram. Namun pemberantasan korupsi juga membutuhkan keberanian menyampaikan pesan moral kepada mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Jangan sampai masyarakat kecil terus-menerus diingatkan tentang dosa, sementara para pemegang kekuasaan yang menyalahgunakan amanah tidak mendapatkan tekanan moral yang sama kuatnya.
Para pejabat publik harus memahami bahwa jabatan bukan kesempatan memperkaya diri. Anggaran negara bukan milik pribadi. Proyek pemerintah bukan ladang untuk berbagi keuntungan secara tidak sah.
Korupsi adalah perbuatan yang merugikan orang banyak, dan tidak boleh dibungkus dengan alasan kebiasaan, tradisi, biaya politik, atau sekadar mencari tambahan penghasilan.
Kami mempertanyakan, mengapa fatwa haram korupsi yang sudah ditetapkan sejak 2000 belum menjadi gerakan edukasi antikorupsi yang gaungnya terasa luas?
MUI perlu memperkuat sosialisasi fatwa tersebut melalui masjid, pesantren, lembaga pendidikan, majelis taklim, media massa, dan forum pemerintahan.
Para ulama juga perlu menyampaikan pesan yang tegas kepada calon pemimpin, pejabat negara, anggota legislatif, kepala daerah, hingga aparatur pemerintahan bahwa korupsi bukan sekadar kesalahan dalam bekerja, melainkan pengkhianatan terhadap amanah dan hak masyarakat.
Fatwa harus hadir dalam kehidupan nyata, bukan hanya dibacakan ketika ada momentum tertentu.
Pemberantasan korupsi memang menjadi tanggung jawab negara melalui penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Namun gerakan moral masyarakat juga tidak boleh berhenti.
MUI, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, pers, dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam membangun budaya antikorupsi.
Jangan hanya mengajarkan anak-anak untuk tidak mencuri uang di sekolah, tetapi diam ketika uang rakyat dicuri melalui penyalahgunaan jabatan dan anggaran.
Jangan hanya mengajarkan kejujuran kepada masyarakat, tetapi enggan mengingatkan mereka yang memiliki kekuasaan.
Sebab bangsa ini tidak kekurangan nasihat tentang kebaikan. Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah keberanian menjalankan kebaikan dan menolak kejahatan, termasuk ketika pelakunya memiliki jabatan, kekuasaan, dan pengaruh.
Dua puluh enam tahun sejak fatwa tersebut ditetapkan, sudah saatnya MUI menggemakan kembali pesan haramnya korupsi secara lebih luas, konsisten, dan berani.
Jangan biarkan fatwa hanya menjadi arsip sejarah. Jangan biarkan mimbar agama kehilangan suaranya ketika berhadapan dengan persoalan korupsi.
Rakyat tidak hanya membutuhkan pejabat yang pandai berbicara tentang agama, tetapi juga pejabat yang jujur mengelola amanah.
Korupsi bukan sekadar mencuri uang negara. Korupsi adalah merampas hak rakyat, mengkhianati kepercayaan, dan menghancurkan masa depan bangsa.
Sudah waktunya fatwa menjadi gerakan moral. Sudah waktunya amanah dibuktikan dengan tindakan.
NEWSLAN.ID — Edukasi, Investigasi, Terpercaya.
