BEKASI – NEWSLAN.ID
Lambannya penanganan laporan polisi di Polsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan tajam publik. Bagaimana tidak, laporan polisi yang dibuat sejak 29 Juli 2026 hingga 10 November 2026 belum juga menunjukkan penyelesaian yang diharapkan korban.
Perkara dengan Nomor LP/B/700/VII/2026 atas nama pelapor/korban Niko Irawan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi masyarakat dan insan pers.
Setelah persoalan ini viral di media sosial, Polsek Cikarang Utara akhirnya menggelar audiensi terbuka di Aula Polsek Cikarang Utara pada 10 November 2026 sekitar pukul 14.02 WIB.
Namun, muncul pertanyaan besar: mengapa sebuah laporan polisi harus menunggu lebih dari 100 hari dan menjadi viral terlebih dahulu sebelum mendapat perhatian serius?
KAPOLSEK AKHIRNYA AMBIL ALIH, ADA APA DENGAN PENANGANAN SEBELUMNYA?
Dalam audiensi tersebut, Kapolsek Cikarang Utara Kompol Noach menyampaikan ketegasannya untuk mengambil alih langsung penanganan perkara.
"Kini saya tegaskan, saya mengambil alih kasus ini, agar cepat dapat terungkap dan segera dapat terang benderang, siapa pelaku harus bertanggung jawab," tegas Kompol Noach di hadapan peserta audiensi.
Pernyataan tersebut tentu menjadi angin segar bagi korban. Namun, sekaligus memunculkan pertanyaan kritis: jika Kapolsek harus turun tangan langsung agar perkara berjalan lebih cepat, bagaimana sebenarnya proses penanganan yang selama ini dilakukan oleh penyidik?
Apakah terdapat kendala teknis, kekurangan koordinasi, atau persoalan profesionalitas yang perlu dievaluasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
AWIBB JABAR: JANGAN TUNGGU VIRAL BARU BERGERAK!
Ketua AWIBB DPD Jawa Barat, Jimmy, secara tegas meminta Kapolsek Cikarang Utara melakukan evaluasi terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut.
Menurut Jimmy, pelayanan penegakan hukum tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya sebuah kasus di media sosial.
"Kami mendesak pihak kepolisian bekerja profesional. Kapolsek diharapkan segera mengevaluasi kinerja anggotanya, baik penyidik yang menangani kasus ini maupun pihak-pihak yang terbukti lalai dalam penanganannya," tegas Jimmy.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
"Jika memang terbukti ada kelalaian, harus ada evaluasi tegas. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum," lanjutnya.
13 SAKSI DIPERIKSA, NAMA SARAH DISEBUT DALAM KETERANGAN
Dalam audiensi tersebut, penyidik Mardianto menyampaikan bahwa sekitar 13 orang saksi telah diperiksa.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam audiensi, hampir seluruh saksi disebut menyebut nama Sarah.
Nama tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami penyidik karena yang bersangkutan disebut berada di lokasi kejadian, yakni Kampung Cabang Kebon Kopi, Desa Karangasih.
Meski demikian, keterangan saksi tetap harus diuji melalui proses penyidikan. Penyebutan nama seseorang tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Publik kini menunggu langkah konkret penyidik untuk mengungkap fakta sebenarnya.
SPDP TERKIRIM 56 HARI, AWIBB SOROTI ASPEK PROSEDURAL
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan AWIBB adalah waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam audiensi:
29 Juli 2026: Laporan polisi dibuat.
23 September 2026: SPDP dikirimkan kepada Kejaksaan.
10 November 2026: Audiensi digelar, sementara sejumlah tahapan penanganan perkara masih dipertanyakan.
Rentang waktu pengiriman SPDP tersebut mencapai 56 hari sejak laporan dibuat.
AWIBB menilai kondisi ini perlu diperiksa secara serius berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.
Perlu dipastikan kapan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, kapan SPDP disampaikan kepada pihak terkait, serta apakah seluruh prosedur dan tenggat waktu telah dipenuhi.
Jangan sampai persoalan administrasi dan prosedur justru menjadi penghambat hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum.
KIM APRESIASI, AWIBB TETAP MINTA PERTANGGUNGJAWABAN
Ketua KIM Kabupaten Bekasi, Dede alias Devied, menyampaikan apresiasi terhadap sikap Kapolsek Kompol Noach yang bersedia mengambil alih langsung penanganan perkara.
"Kami dari KIM Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi ketegasan dan sikap humanis Pak Kapolsek Kompol Noach yang mau mengambil alih langsung kasus ini. Ini bukti Polri mendengarkan kritik masyarakat," ujar Devied.
Sementara itu, AWIBB Jabar menegaskan bahwa apresiasi terhadap Kapolsek tidak boleh menghilangkan kebutuhan evaluasi terhadap proses penanganan sebelumnya.
Profesionalitas harus dibuktikan melalui transparansi, kecepatan, dan kepastian hukum.
TIGA PIMPINAN REDAKSI TURUN LANGSUNG
Audiensi berlangsung terbuka dan kondusif. Hadir Kapolsek Cikarang Utara Kompol Noach, Kanit Reskrim Iptu Akhmad Surbakti, serta penyidik Mardianto.
Turut hadir Ketua KIM Devied, Ketua AWIBB DPD Jabar Jimmy, Ketua Umum KIM, serta sejumlah insan pers, di antaranya:
Hamid, Pimpinan Redaksi Buser86.
Affandi, Pimpinan Redaksi Realita1.Online.
Anwar Soleh atau akrab disapa Bang Uban, Pimpinan Perusahaan Fokus Berita Nasional.
Kehadiran para pimpinan media tersebut menjadi bentuk perhatian insan pers terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
PUBLIK MENUNGGU BUKTI, BUKAN SEKADAR JANJI
Kini, setelah Kapolsek menyatakan mengambil alih perkara, masyarakat menunggu pembuktian nyata.
Jangan sampai pernyataan tegas hanya berhenti di meja audiensi. Korban membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar janji bahwa perkara akan segera dituntaskan.
Kapolsek Cikarang Utara juga diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada korban dan pihak terkait sesuai ketentuan hukum.
Pertanyaannya sederhana: apakah setelah lebih dari 100 hari, kasus ini benar-benar akan menemukan titik terang, atau kembali berjalan lambat seperti sebelumnya?
Penegakan hukum tidak boleh menunggu tekanan publik. Setiap laporan masyarakat wajib ditangani secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
NEWSLAN.ID menegaskan, kritik terhadap kinerja aparat bukanlah bentuk perlawanan terhadap institusi Polri. Justru kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Hendra
NEWSLAN.ID BEKASI
