Newslan.id – Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang fokus mengentaskan kemiskinan di tujuh kelurahan di Kota Semarang.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Hevearita Gunaryanti Rahayu, usai menghadiri acara Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.
Adanya sosialisasi ini diharapkan sebagai langkah awal Kota Semarang dalam menerapkan program penanggulangan kemiskinan pada 2023 mendatang.
Ita, begitu sapaan akrab Plt Wali Kota Semarang itu mengatakan, kedepannya program penanggulangan kemiskinan akan diprioritaskan di tujuh kelurahan dengan tingkat kemiskinan yang dinilai tinggi.
“Kelurahannya ada Muktiharjo, Tandang, kemudian Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Rejosari, sama Muktiharjo Kidul,” jelas Ita kepada wartawan.
Menurutnya ketujuh kelurahan yang dimaksud, tidak masuk dalam kemiskinan ekstrim lantaran pihaknya belum menemukan di lapangan terkait hal tersebut.
Meski begitu, Ita berkomitmen tujuh kelurahan itu akan tetap menjadi prioritas dalam pengentasan kemiskinan pada tahun 2023.
“Tidak bicara ekstrim ya, karena insyaallah kalau di Kota Semarang mungkin tidak seekstrim dengan daerah lain. Tapi kami tetap ini menjadi prioritas untuk tahun 2023,” ucapnya.
Ia menjelaskan, ketujuh kelurahan itu sudah dilakukan survei berdasarkan indikator untuk menetapkan wilayah sebagai kantong kemiskinan. Perinciannya meliputi tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, dan jumlah anak tidak sekolah.
Dari situ, terang Ita hasil surveinya menghasilkan tujuh kelurahan yang membutuhkan perhatian khusus.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi bersama dalam mengentaskan kemiskinan. Dari masing-masing OPD memiliki tanggung jawab dalam program ini.
Kedepannya, menurut Ita upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di tujuh kelurahan akan bekerjasama dengan korporasi untuk mendapatkan CSR (Corporate Social Responsibility).
“Nanti kami akan tambah juga dengan CSR. Tidak harus semuanya se-Kota Semarang diberi oleh satu perusahaan. BUMN, BUMD, atau swasta ini kan tersebar di seluruh Kota Semarang,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot juga tengah membenahi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hal tersebut untuk memastikan data telah update dan menghindari adanya kebijakan tidak tepat sasaran.(Khrisna)
