Kita adalah negara dengan populasi terbesar kelima di dunia dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, kita tidak pernah benar-benar berpikir jangka panjang untuk menopang populasi sebesar itu. Salah satu buktinya: kita belum memiliki sistem ketahanan energi yang kuat. Konsepnya ada, tetapi tidak dijalankan secara konsisten. Hingga kini, sekitar 60% kebutuhan BBM masih bergantung pada impor. Artinya, BBM bukan lagi sekadar komoditas, melainkan telah menjadi produk politik.
Bayangkan jika eskalasi perang Iran berlanjut. Yang naik bukan hanya harga minyak, tetapi juga premi asuransi tanker, biaya pengiriman (freight), dan risiko jalur distribusi seperti Selat Hormuz. Akibatnya, harga BBM domestik tidak lagi sekadar mengikuti harga Brent, melainkan mengikuti tingkat ketakutan global. Dan ketakutan selalu lebih mahal daripada komoditas itu sendiri.
Masalah utama sebenarnya bukan harga, melainkan ketersediaan (availability). Ketika pasokan terganggu, distribusi tersendat, stok menipis, dan antrean mulai muncul. Dalam sejarah negara berkembang, tidak ada yang lebih cepat memicu keresahan sosial selain antrean BBM. Karena ini bukan sekadar isu ekonomi, melainkan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat.
Begitu antrean muncul, narasi publik akan berubah. Dari “harga naik karena faktor global” menjadi “pemerintah tidak siap.” Di titik inilah krisis energi berpotensi berubah menjadi krisis kepercayaan. Pasar tidak menunggu krisis sosial terjadi—mereka membaca risiko lebih awal. Siklus klasik pun dimulai: risiko meningkat, investor asing keluar, SBN tertekan, yield naik, rupiah melemah, dan inflasi melonjak. Ini bukan teori, melainkan pola yang berulang dalam setiap krisis di negara berkembang.
Pemerintah mungkin menyampaikan optimisme bahwa gangguan pasokan BBM dapat diatasi. Namun secara realistis, ruang fiskal kita terbatas. Buffer fiskal yang berasal dari SAL sekitar Rp260 triliun hanya mampu menahan tekanan dalam jangka pendek. Setelah itu, tantangan justru membesar: subsidi meningkat, ruang fiskal menyempit, dan defisit melebar. Pada titik tertentu, persoalan ini tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Ketika kepercayaan publik runtuh, stabilitas sosial menjadi jauh lebih sulit dikendalikan.
✍️ EJB
