Semarang – Newslan.id – Kalangan legislatif mendorong Pemprov Jateng meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov Jateng memiliki 11 BUMD dengan total proyeksi aset besar hingga akhir 2023 senilai Rp126 triliun.
Namun demikian, DPRD Jawa Tengah menilai setoran deviden belum proporsional karena hanya berkisar Rp600-an miliar.
Menurut anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono BUMD yang bergerak di bidang keuangan memiliki kondisi “sehat”. Namun beberapa BUMD di bidang nonkeuangan yakni jasa dan produksi kondisinya berkebalikan.
Sebab itu, Agung meminta Biro Perekonomian Pemprov Jateng memiliki peran lebih dalam menata dan mengelola BUMD yang dimiliki.
“Pastikan BUMD kita sehat, jangan sampai malah rugi dan butuh banyak hal untuk recovery kesehatan. Kemarin coba selesaikan SPJT, lakukan devestasi karena memang tak cukup menguntungkan,” ujar Agung saat dialog Prime Topic bertemakan Tata Kelola BUMD Jateng di Semarang, Rabu (12/7).
Agung memberikan tiga catatan pada semua BUMD di Jateng sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagaimana amanat undang-undang. Pertama adalah sehat, kedua memiliki daya saing, dan ketiga adalah berskala global.
Agung mengatakan saat ini beberapa BUMD masih bersaing di segmen-segmen lokal dan kecil. Hal itu bisa dilihat dari deviden yang disetorkan ke pemerintah hanya Rp50 jutaan. “Jangan skala kecil, kalau kecil biar UMKM saja. Nah misi besar ini harus jadi PR (Biro Perekonomian),” kata Agung.
Karena sesuai tujuannya, BUMD ini dibentuk pemerintah daerah dengan harapan mampu menggerakkan perekonomian daerah, memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat dan bisa memberikan deviden sehingga berimbas positif pada belanja daerah.
Agung juga menekankan pada Pemprov Jateng agar terus mengevaluasi kinerja orang-orang di BUMD tersebut. Jika memang ada yang tidak berkompeten atau tidak beres maka bisa saja langsung diganti. Karena sebagai perusahaan daerah maka BUMD mestinya lincah dan tidak manja karena merasa milik negara.
“Silakan diawasi SDM-nya. Kalau ada yang yang tak beres, silakan ganti. Saya pikir masih banyak putra-putra daerah Jateng yang mampu,” tegas Agung.
Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng July Emmylia menyebutkan beberapa hal telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.
Di antaranya adalah holdingisasi BUMD sesuai core bisnis yang dilakukan. Sebelumnya ada satu Perusda yang mengelola bisnis usaha yang tak nyambung, mulai dari hotel, percetakan dan pabrik es.”Hal itu sudah dilakukan, yakni refocusing dan revitalisasi BUMD,” kata Juli.
Sementara, akademisi Unnes Prabowo Yudho Jayanto mengatakan perbandingan jumah aset dengan deviden BUMD terlalu jauh. Bahkan menurutnya, lebih menguntungkan jika aset dimasukkan menjadi deposito bank.
“BUMD ini dibentuk dengan tujuan profit oriented bukan sosial oriented. kalau sosial sudah ada Baznas,” kata Yudho.
Untuk itu perlu dilakukan terobosan baru menjadi BUMD yang profesional. Yakni merevisi UU 5 Tahun 1952 tentang Pengelolaan BUMD yang dinilai sudah tak sesuai. Kemudian akuntabilitas, transparansi dan kemandirian BUMD.(Khrisna)
