Newslan.Id – Batanghari. Dalam rangka penyampaian RAPBD tahun 2023 serta pandangan fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan digedung DPRD kabupaten Batanghari, Senin, 14/11/2022 .
Ada pemandangan yang sangat menarik perhatian dari peserta yang hadir dalam rapat Paripurna tersebut, yaitu banyaknya kursi-kursi kosong melompong karena tidak hadirnya peserta rapat yang umumnya didominasi oleh para kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari yang tidak memenuhi undangan dari pihak DPRD.
Rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Batanghari H.Bakhtiar.SP, M.Ja’far Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris DPRD M.Ali.AB dan seluruh anggota DPRD Batanghari. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari M.Ja’far menyoroti serta mempertanyakan ketidak hadiran dari sejumlah kepala OPD yang dianggap tidak memilki alasan yang jelas.
Kepada awak media Ja’far menyebut kehadiran dalam rapat Paripurna bagi seluruh kepala OPD sangatlah penting mengingat apa yang disampaikan oleh seluruh Fraksi yang ada menjadi bahan pertimbangan dan evalusiasi bagi kepala OPD.
Kepada Bupati selaku Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Wakil Bupati agar dapat mengevaluasi kinerja dari seluruh kepala OPD yang tidak hadir dalam memenuhi undangan DPRD. Sepantasnya antara eksekutif dan legeslatif dapat menjaga harmonisasi hubungan yang baik tandas Ja’far.
Ditempat terpisah Adison, anggota DPRD dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal yang sama. “Seharusnya hubungan antara kedua lembaga ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Kepada Bupati Batanghari selaku PPK agar dapat memberikan teguran keras terhadap kepala OPD yang tidak memenuhi undangan tersebut,” sebutnya.
Harapan Adison kedepan hal serupa tidak terulang kembali. Masih kata Adison, kalau Paripurna hanya di hadiri oleh Wakil Bupati, para kepala OPD sepertinya enggan dalam menghadiri undangan DPRD, beda kalau Paripurna langsung dihadiri Bupati seluruh Kepala OPD beserta Kabid dan Kasinya sudah dipastikan hadir semua memenuhi gedung yang terhormat ini sebut Adison.
Dalam penyampaian pandangan umum dari Fraksi-fraksi yang ada di DPRD masih menyoroti terkait kemacetan panjang yang disebabkan oleh armada angkutan bara bara serta kerusakan ruas jalan Nasional yang semakin parah merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan.
Salah satunya Fraksi PKB menyampaikan persoalan tersebut agar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dapat mencari solusi agar kemacetan ini dapat segera diuraikan, begitu juga dengan kerusakan ruas jalan Nasional agar pemerintah Provinsi Jambi mengambil sikap serta berkoordinasi bersama Menteri Perhubungan dan Kementerian ESDM dalam mengatasi persoalan yang menjadi sorotan nasional.
Kemacetan panjang yang diakibatkan armada angkutan batu bara sangatlah berdampak bagi masyarakat terutama warga masyarakat pengguna jalan. Hal ini selalu menimbulkan gesekan dimasyarakat dengan para sopir angkutan batu bara, disatu sisi peran sopir mereka hanya pekerja dan mencari makan untuk itu dituntut peran pemerintah dalam mengatasinya. (End’s)
