Newslan.id – Wonogiri — Bantuan langsung tunai (BLT) Dampak Inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) segera disalurkan di Wonogiri. BLT itu akan diterima 5.803 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total nilai nominal senilai Rp3,4 miliar.
Program BLT Dampak Inflasi ini bersumber dari 2% dari dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Wonogiri. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada yang pemerintah daerah.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Maryono, mengatakan sasaran penerima BLT Dampak Inflasi ini pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), terdiri atas pedagang kaki lima (PKL), kuli panggul pasar, pekerja di sektor transportasi seperti sopir, kondektur, dan pengemudi ojek daring.
Selain itu, nelayan dan fakir miskin atau orang tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tetapi belum menerima BLT program lain pada 2022.
Jumlah penerima BLT Dampak Inflasi sebanyak 5.803 KPM. Masing-masing KPM akan menerima Rp200.000/bulan jatah Oktober-Desember 2022.
Total nilai nominal BLT ini senilai Rp3,4 miliar. Penyalurannya akan dirapel satu kali pada akhir November atau Desember 2022.
“Kami upayakan penyalurannya pada November ini. Waktunya, setelah penyaluran BLT DBHCHT [dana bagi hasil cukai hasil tembakau] selesai. Sembari menunggu penyaluran BLT DBHCHT selesai dan baru akan mulai pada pekan depan. Kami validkan dulu data KPM untuk BLT Dampak Inflasinya. Kalau jumlah penerimanya sudah pasti segitu, penyalurannya dirapel sata kali karena sudah mendekati akhir tahun anggaran,” kata Maryono.
Maryono menambahkan, BLT Dampak Inflasi ini seharusnya ditujukan kepada keluarga yang terdampak langsung kenaikan harga BBM, yaitu mereka yang bekerja di sektor jasa transportasi, nelayan, UMKM. Hanya, setelah didata sebagian keluarga yang bekerja di sektor tersebut telah mendapatkan BLT program lain.
Sehingga mayoritas penerima BLT Dampak Inflasi merupakan keluarga fakir miskin atau tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS tetapi belum menerima BLT program lain.
Sementara itu , Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Haryono, menyampaikan Pemkab Wonogiri mengalokasikan anggaran senilai Rp5,4 miliar atau 2% dari DAU untuk bantuan sosial (bansos) dampak inflasi akibat kenaikan BBM. Bansos tersebut tidak hanya disalurkan dalam bentuk BLT.
Sebagian dari alokasi anggaran itu akan digunakan mendukung kegiatan padat karya yang menunjang sektor pertanian dan UMKM.
“Iya, jadi bansos yang bersumber dari 2% DAU itu tidak semuanya dalam bentuk BLT. Dari Rp5,4 miliar itu, Rp3,4 miliar untuk BLT BBM dan Rp2 miliar untuk kegiatan padat karya penunjang sektor pertanian dan UMKM. Di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur jalan usaha tani senilai Rp1,47 miliar. Sisanya, perbaikan infrastruktur pasar,” kata Haryono saat berbincang dengan Solopos.com di Kantor DPRD Wonogiri belum lama ini.
Penyaluran BLT Dampak Inflasi ini telah direncanakan, Oktober 2022. Namun, akhirnya mundur lantaran proses penyusunan dan pemadanan data KPM membutuhkan waktu lama.(Khrisna)
