JAKARTA – NEWSLAN.ID – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai rencana pemerintah untuk membubarkan PLN Batubara (PLNBB) kurang tepat. Menurutnya, PLNBB bukanlah akar masalah terjadinya krisis pasokan batubara untuk pembangkit yang dialami PLN beberapa waktu lalu.
“Menurutku kurang tepat ya karena akar masalahnya bukan di PLNBB, melainkan pembangkangan oknum pengusaha dan perusahaan batubara yang lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar R Haidar Alwi, Sabtu (15/1/2021).
Tindakan tersebut dipicu oleh besarnya selisih harga batubara DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga batubara dunia yang menjadi HBA (Harga Batubara Acuan) nasional. Harga batubara DMO hanya USD 70 per ton, harga rata-rata HBA sekitar USD 122 per ton dan harga batubara dunia berkisar antara USD 84 sampai USD 240.
“Sebenarnya, dengan harga DMO pun mereka sudah untung. Tapi karena harga ekspor jauh lebih tinggi dan lebih menggiurkan ketimbang harga DMO, maka mereka nekat melanggar aturan. Padahal, semua produsen batubara wajib mengalokasikan 25 persen produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tutur R Haidar Alwi.
Sepanjang tahun 2021, produksi batubara Indonesia diperkirakan mencapai 625 juta ton. Sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 138 juta ton. Sebanyak 113 juta ton di antaranya digunakan untuk pembangkit milik PLN maupun milik IPP (Independent Power Producer). Dari jumlah tersebut, pasokan yang berasal dari PLNBB hanya 20 persen saja.
“Lalu siapa yang paling besar? Ternyata 70 persen justru dilakukan oleh Divisi Batubara PLN melalui kontrak jangka menengah dan jangka panjang. Sisanya 10 persen adalah kontrak langsung anak-cucu PLN dengan para pemasok,” jelas R Haidar Alwi.
PLNBB umumnya memasok batubara untuk pembangkit skala kecil dan bahkan penyalurannya melalui truk dan cenderung tidak ada pemasok yang tertarik. Perusahaan ini juga tidak sepenuhnya membeli batubara dari produsen karena memiliki anak-cucu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, pengangkutan batubara dan investasi batubara yang seharusnya berdampak pada biaya yang lebih murah.
Beberapa perusahaan di bawah PLN Batubara antara lain PT Jambi Prima Coal, PT PLN Batubara Niaga dan PT PLN Batubara Investasi. Afiliasi PLN Batubara di sektor tambang batubara yakni PT Bangun Persada Jambi Energi, PT Mahakarya Abadi Prima, PT Prima Bara Indonesia, PT Banyan Koalindo Lestari. Ada juga afiliasi yang bergerak di sektor infrastruktur pengangkutan tambang yakni PT Musi Mitra Jaya dan PT Sriwijaya Logistik.
“Kalau PLN Batubara dibubarkan, otomatis kuota 20 persen tadi diambil alih pihak lain. Jadi aku menduga bahwa pembubaran PLNBB dan pencopotan Direktur Energi Primer PLN, Rudy Hendra Prastowo hanya sebagai tumbal atau kambing hitam untuk memuluskan kepentingan cuan oligarki. Apalagi seperti yang kita tahu larangan ekspor batubara juga dicabut di tengah jalan pasca ditolak mentah-mentah oleh para pengusaha batubara yang beberapa di antaranya bahkan terafiliasi dengan pejabat negara,” kata R Haidar Alwi.
Berikut daftar 10 produsen batubara terbesar RI yang dikutip dari salah satu media nasional:
1. PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) – Grup Bakrie
2. PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO) – Garibaldi Thohir alias Boy Thohir & Edwin Soeryadjaya
3. PT Kideco Jaya Agung, anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) – terafiliasi dengan Ketua Umum KADIN, Arsyad Rasjid
4. PT Borneo Indobara, anak usaha Golden Energy and Resources Ltd yang tercatat di Bursa Efek Singapura – Grup Sinarmas
5. PT Berau Coal, anak usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) – Grup Sinarmas
6. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) – anak perusahaan Inalum (BUMN)
7. PT Bara Tambang, Grup Bayan – Low Tuck Kwong
8. PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) – Grup Bakrie
9. PT Multi Harapan Utama – Reza Pribadi, putra konglomerat Henry Pribadi atau Liem Oen Hauw, pemilik Napan Group
10. PT Indexim Coalindo – terafiliasi dengan Gautama Hartarto, adik dari Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.(red)**
