Oleh: Muhamad Akbar, Pengamat Transportasi

Newslan-id Jakarta. Dalam dunia pembangunan, peresmian proyek kerap dirayakan dengan penuh simbol. Pita dipotong, pidato disampaikan, dan visi besar ditegaskan di hadapan publik. Sebaliknya, keputusan untuk menghentikan proyek hampir selalu berlangsung dalam diam—dibicarakan di ruang rapat tertutup, penuh kehati-hatian, bahkan keraguan. Karena itu, pembongkaran tiang monorel Jakarta menjadi pengecualian yang penting.

Keputusan ini diumumkan secara terbuka dan disaksikan bersama: oleh gubernur, mantan gubernur, jajaran penting pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum, serta diliput luas oleh media. Yang dituntaskan bukan semata beton yang mangkrak, melainkan juga beban psikologis kota. Momen ini mengajarkan satu hal yang jarang dibicarakan dalam kebijakan publik: keberanian terbesar dalam membangun tidak selalu terletak pada memulai yang baru, melainkan pada kesediaan mengakhiri sesuatu yang perannya telah selesai.

Pembongkaran tiang monorel itu seolah menjadi upacara perpisahan yang tertunda lama. Struktur beton yang berdiri kaku di tengah lalu lintas Jakarta bukan hanya penanda proyek yang tak pernah rampung, tetapi juga simbol keputusan yang terus digantung. Ketika akhirnya tiang-tiang itu dibongkar, yang runtuh bukan hanya bangunan fisik, melainkan juga keraguan untuk mengakhiri. Di sanalah keberanian kebijakan menemukan bentuknya: menutup lembar lama yang telah kehilangan makna, agar kota dapat melangkah tanpa beban masa lalu.

Saat Busway Menjadi Andalan, Monorel Tersisih

Selama hampir dua dekade, tiang-tiang monorel berdiri sebagai penanda ambisi yang terhenti. Ia lahir dari kebutuhan nyata pada masanya, ketika Jakarta belum memiliki sistem angkutan massal berbasis rel, sementara tekanan lalu lintas terus meningkat. Monorel diproyeksikan sebagai salah satu pilar awal transportasi perkotaan, dengan harapan pendanaannya ditopang oleh investor swasta. Namun, harapan itu menguap bersama ketiadaan kepastian pembiayaan. Pembangunan terhenti, dan proyek ini terjebak dalam kevakuman panjang.

Di tengah penantian panjang itu, arah pembangunan transportasi Jakarta bergerak ke jalur lain. Sistem busway tumbuh menjadi tulang punggung mobilitas harian. MRT dan LRT kemudian dibangun dan dioperasikan, membentuk jaringan angkutan massal yang lebih terintegrasi dan berkapasitas besar. Dalam konteks baru tersebut, monorel kehilangan posisi strategisnya—bukan karena gagal sejak awal, melainkan karena kebutuhan kota telah berkembang melampaui desain awalnya. Yang tertinggal adalah struktur yang tak lagi berfungsi, diam dan janggal di tengah dinamika Jakarta yang terus bergerak.

Dalam konteks inilah pembongkaran monorel patut dibaca sebagai keputusan strategis, bukan sekadar pekerjaan lapangan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa proyek yang tidak lagi selaras dengan kebutuhan sistem transportasi hari ini tidak perlu dipertahankan. Orientasi kebijakan bergeser: dari membiarkan persoalan lama menggantung, menjadi menyelesaikannya secara tuntas dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang tata kelola, langkah ini menyasar sisa fisik keputusan masa lalu yang membebani ruang kota. Pemerintah memilih untuk tidak terus menoleransi struktur yang kehilangan fungsi hanya karena persoalan hukumnya kompleks. Tujuannya jelas: mengembalikan fungsi ruang publik dan menutup ruang tafsir bahwa proyek tersebut suatu hari akan dihidupkan kembali.