Newslan-id Jakarta. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang punya niat mulia: mengatasi stunting, memperbaiki gizi anak sekolah, dan investasi SDM untuk Indonesia Emas 2045. Secara konsep, ini bisa jadi langkah positif—seperti program serupa di Brasil yang sukses menjangkau 47 juta orang. Di Indonesia, MBG sudah mencapai 30-60 juta penerima, dan pemerintah klaim ini meningkatkan prestasi siswa serta menciptakan lapangan kerja. Namun jika diamati, pemotongan anggaran pendidikan massal buat MBG bikin orang curiga—ini beneran program kesejahteraan, atau proyek cari untung buat segelintir orang? Karena namanya proyek, di mana-mana urusannya ya duit, keuntungan, dan potensi korupsi tentunya.
Bayangin APBN 2026 mengalokasikan Rp757,8–769,1 triliun buat pendidikan—terbesar sepanjang sejarah, katanya. Tapi, Rp223–335 triliun dari itu “disunat” buat MBG, alias hampir 44%nya! Mengakibatkan, porsi efektif untuk pendidikan turun jadi sekitar 14% dari APBN, padahal UUD 1945 wajib minimal 20% dari APBN. Ini bukan cuma angka—ini pelanggaran konstitusi yang bikin prioritas pendidikan ambyar. JPPI bilang MBG “menjarah” anggaran, merusak mutu sekolah, bebanin guru, dan mengabaikan putusan MK soal pendidikan gratis.
Realitas di lapangan. MBG banyak kontroversi: Ribuan kasus keracunan (lebih dari 6.000 siswa), menu ala kadarnya, dan dugaan korupsi. BBC mengungkap seratusan yayasan mitra MBG afiliasi orang dekat pejabat, dapur tak melibatkan warga lokal, dan upah relawan tak transparan. CELIOS perkirakan kerugian negara Rp8,5 triliun karena inefisiensi dan markup 30%. Publik menyebut MBG “proyek korupsi politisi” yang memotong 44% anggaran pendidikan buat kroni presiden—bahkan gadis 20 tahun anak wakil ketua DPRD Sulsel mengelola 41 dapur! Ini bukan program, tapi ladang cuan—menciptakan korupsi berjamaah, inflasi, dan risiko keselamatan anak.
Bayangkan kalau dana itu dialihkan ke pendidikan murni? Pemerintah bisa gratiskan biaya sekolah mahal buat anak kurang mampu—termasuk SD/SMP swasta yang butuh Rp183,4 triliun/tahun, sesuai putusan MK. Naikkan gaji guru honorer yang masih Rp300–400 ribu/bulan (bahkan di bawah Rp500 ribu buat 20% guru)—digaji ala kadarnya. Selain itu bisa meingkatkan kualitas pendidikan: dengn lebih banyak BOS, beasiswa KIP/PIP, riset, infrastruktur—bikin IQ rakyat naik, bukan setara gorila. Ini investasi nyata buat masa depan, bukan sekadar bagi-bagi makan yang berisiko dan boros anggaran.
Apalagi MBG (dengan anggaran raksasa) memberikan gaji lebih tinggi ke staf operasional daripada guru honorer yang ngajar langsung. Kontras antara gaji guru honorer dengan gaji petugas SPPG(Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mencolok sekali.
Dari data resmi BGN dan laporan:
- Kepala Dapur SPPG: Rp6,4–7 juta/bulan (gaji pokok Rp3,7 juta + tunjangan kinerja Rp3 juta + uang makan).
- Akuntan & Ahli Gizi: Rp3,5–6 juta (bisa Rp5 juta rata-rata, tergantung daerah).
- Tukang Cuci Piring / Tenaga Dapur Lain: Rp1,8–2,7 juta (rata-rata Rp2 juta bersih, tanpa potongan; bisa naik kalau PPPK).
- Pengantar/Sopir: Rp2,5–4,5 juta (serupa tenaga lapangan).
Pemerintah bilang MBG investasi SDM jangka panjang (anti-stunting), namun ini prioritas yang salah—kenapa bukan naikin gaji guru dulu? Bisa jadi ini bagian dari “politik perut”, di mana program sosial bisa bikin pemilih jadi loyal. Di banyak negara, hal serupa terjadi—seperti food stamps di AS atau subsidi makanan di India yang sering dikaitkan dengan dukungan elektoral. Di Indonesia, MBG memang jadi ikon legacy Prabowo, dan nampaknya ini sebagai cara jangka panjang buat nge-boost popularitas. Meskipun dibantah oleh Prabowo, bahwa MBG cuma buat galang suara 2029. Tapi ya gak bisa dipungkiri, program seperti ini emang punya potensi nge-bind pemilih lewat manfaat langsung.
