Newslan.id – Semarang – DPRD Kota Semarang melakukan tinjauan lapangan ke RSUD tipe D Mijen yang sempat terhenti pembangunannya. Meski saat ini pembangunan sudah dilanjutkan namun DPRD berharap pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tidak terhenti lagi.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo meminta kepada kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan RSUD ini agar bisa menyelesaikannya sesuai dengan target yakni bulan Desember 2022.
Anang mengatakan dari progres pembangunan yang sudah ditinjau ini nantinya akan bisa menimbang program yang dianggap sangat dibutuhkan dalam waktu dekat dan program yang belum perlu dilakukan.
Usia melihat progres pembangunannya maka akan bisa dilihat apakah diawal tahun 2023 RSUD Mijen bisa beroperasi untuk melayani masyarakat. Misalnya dengan dengan melakukan soft opening meskipun ruang rawat inap belum selesai pembangunannya.
“Nanti bisa dilihat apakah alkes, sarana dan prasarananya siap untuk digunakan atau tidak,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo menambahkan Pemkot Semarang menargetkan pembangunan RSUD ini akan bisa selesai terlebih dahulu untuk IGD dan rawat jalan.
“Kita harap sampai Desember ini bisa selesai, optimistisnya kita seperti itu. Tapi Distaru dan kontraktor yakin bisa selesai,”kata Rahmulyo
Rahmulyo mengatakan hingga saat ini progres pembangunan masih diangka 75 persen. Ia berharap sumber daya manusia yang ada bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek tersebut.
“Kita nggak muluk-muluk, penting jadi dan kebutuhan kesehatan bisa terpenuhi rawan jalan dan IGDnya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Endah Emayanti menerangkan jika RSUD Mijen akan selesai tepat pada waktunya dan dapat digunakan pada awal tahun 2023. Namun, ia menambahkan, terkait fasilitas rawat inap baru akan diselesaikan dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2023.
Endah mengatakan dari kebutuhan masyarakat dari sisi fasilitas kesehatan diwilayah Semarang Barat memang dibutuhkan fasilitas kesehatan untuk bisa menangani warga di wilayah Mijen, Ngaliyan hingga Gunungpati.
“Untuk alat kesehatan sudah dianggarkan di anggaran perubahan sebesar Rp 7 sampai 8 miliar, ini untuk IGD dan rawat jalan serta untuk keperluan Labkesda,” ungkapnya.
Endah menyebutkan dari sisi tenaga kesehatan nantinya akan diambil ASN dari Puskesmas seperti dokter dna perawat. “Kalau masih kurang nanti kita akan pakai non ASN, nah kita akan lakukan pemetaan dulu untuk tenaga Puskesmas yang berlebih,” tandasnya.(Khrisna)
