Jateng – SEMARANG – Newslan.id – Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 berhasil mencapai titik terendah dalam kurun dua puluh tahun terakhir.
Tercatat titik tertinggi laju pertumbuhan penduduk ibu kota provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2003 mencapai 2,02%. Namun di tahun 2021 indikator tersebut mampu ditekan menjadi sangat rendah hingga ke angka 0,25%.
Atas capaian tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang Krisseptiana pun terpilih sebagai nominator penerima penghargaan Satya Lencana, berkaitan dengan program Keluarga Berencana. Hendrar Prihadi terpilih untuk nominasi Satyalencana Pembangunan, sedangkan Krisseptiana ada pada nominasi Satyalencana Wirakarya.
Sebagian dari rangkaian penilaian pemberian tanda jasa itu pun, tim verifikasi uji petik tanda kehormatan yang dipimpin oleh Kepala Biro GTK Setmilpres, Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono secara khusus datang ke Kota Semarang. Hadir pula Direktur Advokasi dan Hubungan Antar-Lembaga BKKBN, Wahidah.
Bertempat di Situation Room Pemerintah Kota Semarang, Ludi Prastyono mengapresiasi kinerja Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu dalam membangun wilayah yang dipimpinnya. Ludi bahkan berkelakar Hendi bisa mendapatkan berbagai tanda kerhormatan dengan pencapaian Kota Semarang saat ini.
“Saya lihat di Kota Semarang ini pembangunannya sudah komplet, bisa disimpan untuk tanda kehormatan-tanda kehormatan lainnya. Tapi hari ini kita fokusnya terkait KB, dan itu pun juga sebenarnya sudah komplet menyentuh berbagai aspek seperti yang diterangkan Pak Wali dan Bu Kris (Ketua Tim Peggerak PKK Kota Semarang),” tutur Ludi.
Dalam paparannya sendiri, Hendi selaku Wali Kota Semarang menyebutkan, memiliki grand design pembangunan kependudukan Kota Semarang yang terdiri dari 5 pilar, yaitu pengedalian kuantitas penduduk, pengendalian kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
“Jadi kami di Kota Semarang ini dasarnya adalah bagaimana melakukan pengendalian kuantitas dan kualitas, sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengendalian kuantitas salah satu yang kami lakukan adalah dengan menggratiskan pelayanan KB, dan ada tambahan Rp 1 juta untuk akseptor KB dengan metode operasi pria, atau vasektomi,” papar Hendi.
“Selain itu , kami juga menekan angka kematian ibu dan anak dengan melakukan pendampingan dari mulai pra nikah, hingga kemudian kami memiliki program yang namannya Raisa, atau Rawat Ibu Bersalin di mana kita menggratiskan antar jemput, rawat inap, proses persalinan, sampai laundrynya kita gratiskan juga,” tambah Hendi.
Di sisi lain Krisseptiana selaku ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang juga menekankan bahwa kader PKK secara aktif bergerak untuk melakukan pendampingan kepada ibu melahirkan tersebut. Perempuan yang akrab disapa Tia itu bahkan menyebut kader PKK Kota Semarang yang banyak dan tersebar menjadi kekuatan untuk dapat menjangkau pendampingan ibu melahirkan di seluruh wilayah.
“Tidak hanya ibu melahirkan, tetapi buah hatinya kemudian juga kita lakukan pendampingan dalam tumbuh kembangnya dengan memaksimalkan peran Posyandu yang ada di berbagai wilayah. Kami juga membantu Pemerintah Kota Semarang dalam program pemberian makanan tambahan dan susu agar kemudian mampu menekan stunting,” ungkap Tia.(Khrisna)
