Newslan.id Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan kepada seluruh penjual beras nakal untuk tidak menjual harga beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) di atas Harga Eceran Tertinggi yakni Rp 12.500/kg. Hal ini lantaran masih terdapat beberapa wilayah yang menjual harga beras SPHP di atas HET.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan HET akan dikenai sanksi tegas. Selasa (14/01/2025)
Ketut mengatakan bahwa penyaluran beras SPHP dilakukan sebagai salah satu langkah intervensi pemerintah untuk meredam laju kenaikan harga beras.
“SPHP ini adalah beras pemerintah. Jadi penerapan HET wajib dan jika dilanggar ada sanksinya. Ini perlu disamakan persepsinya oleh semua pihak,” kata dalam diskusi terkait Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025 di Jakarta.
Di satu sisi, Ketut meminta kepada Bulog dalam melakukan intervensinya harus memperhatikan Panel Harga Pangan Bapanas untuk mengetahui wilayah mana saja yang perlu dilakukan intervensi, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
“Daerah mana yang sangat merah itu menjadi hal yang utama oleh Bulog. Contoh, Papua seluruhnya ditandai merah. Sehingga target utamanya kalau di daerah lain, misalkan dia 1.000 ton, maka daerah sana bisa 2 kali lipat. Sehingga percepatan penurunan harga di daerah Papua bisa kita laksanakan,” katanya.
Kemudian Ketut juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah untuk aktif melihat panel harga pangan dan kondisi dilapangan terkait dengan harga beras. Jika dirasa terjadi kenaikan harga yang signifikan, maka perlu adanya kordinasi dengan Bulog untuk melakukan intervensi beras SPHP.
“Ini memastikan beras SPHP penetrasinya tepat sasaran, harganya juga tepat sesuai dengan HET yang kita tetapkan, dan berdampak pada pengendalian atau penurunan harga di wilayah yang kita penetrasi,” katanya.(Redaksi)
