Newslan-id – Bogor– Sidang ke 7 kasus sengketa tanah antara Adang Jumadi VS PT SJP memasuki babak baru, dimana dalam persidangan ke 7 terungkap bahwa dalam proses pelepasan hak tanah warga kampung Ponteng Desa Tajur dengan PT SJP diduga ada ketidak jelasan data data dan redaksi Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah tersebut.
“Saya anggap tidak sah karena ada ketidak jelasan antara yang melepas hak dan yang menerima hak dan patut diduga ada penyimpangan dalam proses SPH tanah ini”,jelas pengacara
Aja Sukarja selaku Kades yang menjabat pada saat itu dalam kesaksiannya dalam persidangan tampak linglung dan mencla mencle saat di cecar pertanyaan baik saat ditanya jaksa maupun pengacara sampai hakim pun mengingatkan agar saksi menjawab dengan benar karena kesaksiannya dibawah sumpah.
Satu hal yang pasti dalam proses SPH seluas 42 Ha tersebut Aja mendapatkan bayaran sebesar 120 juta dari yang seharusnya dengan estimasi aja mendapat jatah Rp. 1.000,_ / meternya dimana dalam pengakuaannya uang tersebut di alokasikan 40% untuk desa dan 60% dibagi bagi
Terkait tanda tangan yang dibubuhkan dalam SPH tidak jelas tersebut Mantan Kades Aja Sukarja hanya menjawab ” nanti saja, nanti saja ya” sanbil tergesa gesa pergi ketika hendak di wawancara.
Selain Aja, dalam persidangan ke 7 ini juga jaksa dan pengacara menghadirkan saksinya masing masing, total ada 6 saksi yang dihadirkan yang bersaksi sesuai kapasitasnya masing masing.
Iman Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kab. Bogor dalam kapasitasnya sebagai saksi data dan fakta dalam wawancaranya usai sidang ketika ditanyakan siapa yang lebih berhak memiliki dengan kondisi Adang punya SHM dan PT SJP punya AJB pria berkacamata ini menjawab diplomatis
” Kami kan masalahnya hanya lembaga pencatat pak, selama peralihannya mereka belum dicatatkan pada kami, kami gak bisa tau apakah sudah di jual apa belum, jelasnya
Masih dengan diplomatis ketika ditanyakan siapa yang paling benar dalam hal kepemilikan lahan tsb iman menjawab
” Saya belum bisa pastikan ya pak karena sy juga belum pernah melihat sertifikat aslinya apakah sudah di alihkan atau belum karena sampai saat ini di data kami masih atas nama pak syamsudin “, terangnya.
Terkait pencabutan dan pengingkaran saksi Panji Setiawan akan keterangan BAP nya Jaksa pun menghadirkan 3 saksi sekaligus Kanit dan 2 anggotanya dari Reskrim Polres Bogor dimana dalam pertanyaannya pengacara adang menyoroti kesalahan pada prosedur saat penandatanganan BAP oleh saksi Panji Setiawan.
Menanggapi hal tersebut Iptu Muhammad Gastari yang di wawancara awak media usai memberikan kesaksian mengatakan
” Pemeriksaan kalau ada paksaan bisa dikatakan tidak benar , jadi ya kalau bilang paksaan kenapa dia tanda tangan, ya kenapa dia mau tanda tangan, ketika itu sebuah paksaan kan owh ini bukan BAP saya dan saya gak mau tanda tangan karena ini bukan keterangan saya, yang pada intinya dia tanda tangan berarti dia mengakui itu adalah keterangan dia, katanya
Lebih lanjut ketika ditanyakan apakah BAP itu sudah sesuai prosedur Kanit Reskrim yang masih muda ini menjawab
” Sudah sudah . . Sudah sesuai prosedur semua yang kami laksanakan sudah SOP, tutupnya.
Adapun saksi Panji yang di konfirmasi terkait tanggapan penyidik yang memeriksanya saat menandatangani BAP mengatakan
” Gak usah . . No comment aja lah sudah clear and clean itu”, jawabnya singkat.
Ada keharuan yang menyeruak ketika sidang usai digelar waktu sudah menunjukan pukul 18,00 ketika awak media usai melaksanakan sholat magrib bertemu dengan warga kampung Ponteng yang mayoritas sudah pada sepuh datang ke persidangan dari siang. Dengan kesederhanaanya warga ini berkerumun di depan ruang tunggu, tampak muka muka sedih terpancar dari raut wajah mereka seolah ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh adang dan H asep yang jadi tersangka dalam kasus ini, sungguh suasana ini menggelitik nurani awak media untuk mewawancarainya.|M,red.
