Newslan.id Merangin . Menjelang kelulusan siswa SMA dan SMK Negeri sering adanya gelaran perpisahan di tiap satuan pendidik dengan menarik biaya dari siswa atau orang tua murid, pungutan uang perpisahan oleh sekolah tentu berpotensi mal-administrasi dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Kamis (25/04/2024)
Seperti yang terjadi di SMKN 10 Merangin, seorang siswanya, Iqbal Ramandani, menyampaikan kekesalannya kepada media ini karena terpaksa ikut kerja panen sawit untuk membayar SPP dan uang perpisahan. Iqbal mengakui bahwa kalau tidak membayar kedua biaya tersebut akan mengakibatkan ketidakmungkinan untuk mendapatkan nomor ujian,(ujarnya)
Ketika ditanya siapa yang mengumpulkan uang tersebut, Iqbal menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah pengurus sekolah, yang tidak lain adalah guru di sekolah tersebut, bahkan ibal juga menyebutkan ada beberapa teman sekolah yang tidak dapat nomor ujian.(tutupnya)
Orang tua Iqbal dengan kekecewaan menyampaikan ke media ini, disaat keadaan ekonomi yang sedang sulit apalagi setelah lebaran, ini malah ada semacam pemaksaan untuk mlunasi uang perpisahan, sedangkan uang SPP nya Iqbal sudah kami lunasi dengan terpaksa anak kami harus kerja panen untuk melunasi uang perpisahan agar dapat nomor ujian.(ucapnya)
Saat di konfirmasi Kepala Sekolah SMKN 10 diruang Kepala sekolah tidak memberikan tanggapan begitu banyak pertanyaan dari awak media, Kepala Sekolah hanya menjawab semua sudah ada panitia nya.
Secara terpisah H Sukarlan SE Deputi I Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia mengecam apa yang telah terjadi di SMKN 10 Merangin ini.
“Ujian ya ujian yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan uang sekolah”tegasnya.
” Ini sekolah harus berjalan sesuai tupoksinya bukan untuk mencari untung rugi apalagi ini sekolah negeri yang ditopang oleh pemerintah”,tambahnya.
