NEWSLAN-ID MAKASSAR – Presiden Joko Widodo meresmikan Makassar New Port di Kota Makassar, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 22 Februari 2024. Presiden berharap kehadiran pelabuhan dengan nilai investasi Rp5,4 triliun tersebut dapat meningkatkan nilai efisiensi bagi biaya logistik di Tanah Air.
“Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di Tanah Air kita,” ujar Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa persaingan antarnegara saat ini sangat ketat, baik produk-produk hasil dalam negeri maupun negara lain. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya efisiensi untuk memenangkan persaingan antarnegara.
“Siapa yang memiliki efisiensi yang baik, itulah yang memenangkan pertandingan, itulah yang akan memenangkan persaingan,” ungkap Presiden.
Presiden menyebut bahwa biaya logistik di Indonesia masih berada di angka 24 persen pada 10 tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi sehingga biaya logistik menjadi tidak efisien.
Presiden pun mengapresiasi biaya logistik di Indonesia yang saat ini sudah turun ke angka 14 persen. Meski masih lebih tinggi dibanding dengan negara lain, Presiden meyakini kehadiran Makassar New Port akan membantu menurunkan biaya logistik di Tanah Air.
“Makassar New Port ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter, juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer,” ucap Presiden.
Selain biaya logistik, Presiden juga mengapresiasi dwelling time yang turun dari yang semula tujuh hari menjadi dibawah tiga hari. Terkait kapasitas, Makassar New Port juga memiliki kapasitas hingga 2,5 juta TEUs sehingga diharapkan dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan besar di negara lain.
“Inilah kekuatan, potensi yang terus kita perbaiki sehingga competitiveness kita, daya saing kita menjadi lebih baik dari negara-negara lain,” tutur Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Dirut PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono.
Resmikan SPAL- DT Losari, Presiden: Penting untuk Pengelolaan Air Limbah Ramah Lingkungan
Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 22 Februari 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan pentingnya sistem tersebut untuk mengelola air limbah cair agar ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas air dan kesehatan bagi masyarakat.
“Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Losari ini sangat penting untuk mengelola air limbah cair agar ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah dan air baku serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kita,” ujar Presiden.
Selain itu, SPAL-DT yang dibangun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan biaya Rp1,2 triliun tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah pencemaran lingkungan di Kota Makassar. Apalagi, sistem tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga sekitar.
“Berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 km dan bisa melayani 41 ribu kepala keluarga,” ungkap Presiden.
Presiden pun berpesan agar pengoperasian SPAL-DT tersebut menjadikan penanganan air limbah di Kota Makassar makin terintegrasi. Tidak hanya itu, kualitas lingkungan dan taraf hidup masyarakat Kota Makassar juga makin meningkat.
“Kota Makassar makin bersih, kualitas lingkungan, kualitas air tanah, kualitas air baku makin baik dan masyarakat makin sehat dan produktif,” ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.(red)
