Newslan.id – Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, entaskan kemiskinan di Jateng melalui berbagai inovasi aplikasi digital dan pemberdayaan panti. Hal itu seperti dikatakan Kadinsos Pemerintah Provinsi Jateng, Harso Susilo.
Disebutkannya, Ganjar memuat aplikasi-aplikasi itu dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Jateng Versi 2 (SIKS DJ-V2). Aplikasi itu sangat membantu lembaga-lembaga lain, untuk mendapatkan data mutakhir.
Adapun aplikasi-aplikasi dalam SIKS DJ-V2 di antaranya ada Panti, Si Kuat, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Data Terpadu Jateng, JPS Covid, Program Sembako, dan Kemiskinan Ekstrem.
”Dari sistem PPKS misalnya, kami melakukan bantuan secara tepat sasaran. Misalnya bantuan rehabilitasi atau prasarana panti, penerima iuran untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di rumah-rumah sakit,” katanya.
Harso juga mencontohkan aplikasi Data Terpadu Jateng. Di aplikasi itu, Harso menyebut, ada identifikasi Rumah Tangga Sasaran, mulai dari identitas diri, demografi, kepemilikan aset, kesehatan, pendidikan, kepesertaan program dan kondisi perumahan.
”Mekanisme pendataan itu dimulai dari kelurahan/desa, petugas lapangan, operator desa yang dibantu kecamatan, kabupaten/kota, selanjutnya diolah di provinsi untuk pemeringkatan, lalu ditetapkan Dinsos,” ungkap Harso lagi.
Untuk mendukung aplikasi-aplikasi itu, Ganjar juga menjalankan program Graduasi Ekonomi, Ekonomi Mandiri, Produktif, dan Sejahtera (Gempita). Ditegaskannya, Ganjar mengagas Kelompok Usaha Bersama (Kube), berupa angkringan dan jualan pakan burung untuk mencapai graduasi mandiri.
”Sampai saat ini, ada 1.000-an lebih Kube di Jateng, yang kami monitoring dan dampingi. Dibantu UPZ, Baznas, kami berikan bantuan di panti-panti agar PGOT dan ODGJ, bisa beternak ayam atau kambing, dan membuat kerajinan. Harapan kami, usaha mereka bisa maju dan berkembang,” tandasnya.
Disampaikan juga, Ganjar pun mengeluarkan bantuan sosial pangan Rp 200 ribu selama enam bulan, pada pandemi covid-19 tahun 2022. Sasaran penerima jaringan pengaman sosial, yaitu pedagang kecil, pekerja informal, buruh/karyawan yang di-PHK, masyarakat rentan, dan janda perintis Kemerdekaan.
”Pemprov melakukan segala upaya, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, baik itu masyarakat, keluarga rentan, dan UMKM. Maka dari itu, kami melibatkan BUMDes dan UMK untuk terlibat langsung, dalam penyaluran bantuan untuk penyerapan potensi lokal, dan menghidupkan ekonomi rakyat,” beber Harso.
Di sisi lain dipaparkan juga, Ganjar juga mendorong pemberdayaan panti fakir miskin. Salah satunya lewat inovasi Rompi Pengganti, yang dikreasikan Panti Pengganti Temanggung, dengan raihan prestasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.
”Inovasi ini membuat penyandang tuna netra bisa merasakan, apakah jalan basah atau tidak. Kami juga melakukan inovasi untuk disabilitas dan tuna netra, untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial,” jelasnya.
Optimalisasi panti juga digagas Ganjar, melalui Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Pendowo, Kudus. Panti itu merupakan Panti Pelayanan Sosial Pertama di Indonesia, yang mencanangkan wilayahnya sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Sementara itu, Ismail, salah satu penyandang disabilitas mental di panti di daerah Kabupaten Wonogiri, mengaku, mendapatkan perhatian selama masa pendampingan dari Dinas Sosial. Setelah sembuh dan mendapatkan penanganan di panti, dia bersama rekan-rekannya, kini bisa beternak kambing.
”Saya bersyukur mendapatkan pendampingan, sehingga kehidupan saya bisa seperti lainnya. Bahkan saya bisa bekerja mencari rumput dan memelihara kambing,” tukas Ismail.(Khrisna)
