Jateng – SEMARANG – Newslan.id – Memasuki tahun 2022 ada sebanyak delapan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang , yang saat ini masih kosong. Bahkan, pada Maret mendatang jumlahnya akan bertambah karena dua pejabat setingkat eselon dua yang saat ini sedang menjabat akan masuk purna tugas.Pemerintah Kota Semarang pun dalam waktu dekat segera melaksanakan seleksi atau lelang terbuka untuk mengisi posisi jabatan kepala OPD yang kosong tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, jabatan kepala OPD yang kosong tersebut di antaranya Dinas Penataan Ruang (Distaru), Sekretaris Dewan (Sekwan), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Kemudian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo), Dinas Sosial (Dinsos). Jabatan yang kosong ini sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Sementara dua posisi jabatan kepala OPD lagi yang pada Maret mendatang juga akan kosong adalah di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, bahwa untuk mengisi jabatan kepala dinas yang kosong tersebut akan segera dilakukan seleksi dalam waktu dekat ini.
“Kita akan melakukan seleksi atau lelang terbuka untuk jabatan yang kosong ini. Kemarin ada mutasi jabatan, ada juga dalam waktu dekat yang pensiun. Totalnya 10 OPD kosong,” kata Iswar, Senin (10/1/2022).
Iswar mengaku saat ini masih menunggu petunjuk dari Wali Kota Semarang terkait pelaksanaan lelang terbuka untuk mengisi jabaran kepala OPD yang kosong.
Dimungkinkan, katanya, lelang akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan harapan program OPD di tahun 2022 ini tetap bisa berjalan dengan baik.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang ini mengatakan, Kamis (6/1) kemarin, ada 17 kepala OPD yang dimutasi. Lalu ada pula satu jabatan direktur rumah sakit kembali dilantik.
“Saya tekankan agar kepala OPD baru ini bekerja maksimal dimanapun mereka menjabat. Apalagi sudah disampaikan Pak Wali, kalau OPD itu bukan reward atau punishment, tapi butuh penyegaran bagaimana caranya agar pelayanan terus meningkat,” ungkapnya.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjutnya, harus siap ditempatkan dimanapun untuk bertugas. Apalagi ditegaskan bahwa semua OPD memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan. (Khrisna)
