Newslan-id Merangin. Sangat miris dan ironis, negara kaya minyak dan gas bumi, rakyatnya sengsara dan kesulitan memenuhi kebutuhannya. Minggu (05/05/2024).
Sepertinya memang sebuah Perusahaan Internasional sekelas Pertamina dipertanyakan terhadap kepentingan rakyat Indonesia.
Karena selama ini terkait produk Pertamina yang berbau subsidi, akan banyak kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
BBM subsidi solar dan LPG Subsidi 3 kg momok bagi masyarakat yang selalu terjadi permasalahan di lapangan, mahal dan langka.
Sepertinya sudah tersistem terkondisikan dari hulu hilir, agar rakyat Indonesia disibukkan dengan mahal dan langka produk Pertamina.
Untuk BBM jenis solar, sering terjadi antrian panjang yang notabene dikuasai oknum oknum pembeli permanen (pelangsir), mengesampingkan kepentingan umum, yang akhirnya sering terjadi gesekan diantara mereka bahkan masyarakat umum.
Untuk LPG Subsidi 3 kg, sudah tidak rahasia umum, terpantau oleh media Newslan-id di lapangan, pendistribusiannya, syarat penuh KKN dan pungli.
Khususnya di kabupaten Merangin Jambi, banyak terindikasi LPG Subsidi 3 kg tidak tepat sasaran dan wilayah nya.
Dan yang paling banyak ditemukan di kabupaten Merangin hampir semua pangkalan LPG Subsidi 3 kg menjual di atas HET keputusan Bupati Merangin dan Gubernur Jambi.
Namun demikian belum ada tindakan signifikan Satgas migas ,baik Pertamina, Disperindagkop kabupaten Merangin, penegak hukum kepolisian terhadap tindakan melawan hukum terkait LPG Subsidi 3 kg.
Seperti yang dialami dan disampaikan “R” penjual gorengan di kota Bangko kepada tim media Newslan-id.
“Sedihnya kalau kami sebagai penjual gorengan ini sering kehabisan gas 3 kg, sudah mahal tidak ada lagi” ucapnya.
“Padahal jual gorengan ini untuk penuhi kebutuhan keluarga saya dengan anak 3, gimana kalau saya tidak jualan” tambahnya.
Dari “G” seorang pangkalan LPG Subsidi 3 yang minta daerahnya disembunyikan kepada tim media Newslan-id.
“Kami sebagai pangkalan bagai simalakama, tidak jual diatas HET, kami rugi. Jual diatas HET masyarakat dapat harga mahal ” ucapnya.
“Namun terpaksa kami jual LPG Subsidi 3 kg di atas HET karena kami masih keluarkan banyak biaya biaya, biaya bongkar, ongkos pijak gas dll” tambahnya.
“Bahkan ada pangkalan lain kiriman LPG Subsidi 3 kg, nunggu bisa sebulan sekali, alas agen atau sopir nya jauh lokasinya”tutupnya.
Mendengar dan memantau selama ini terkait dengan permasalahan produk Pertamina yang berbau subsidi baik itu BBM subsidi solar dan LPG Subsidi 3 kg, H. Sukarlan Deputi I Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) minta ketegasan dan keseriusan dari Pertamina dan kepolisian sebagai penegak hukum serta pengawasan Disperindagkop kabupaten Merangin.
“Kami dari LPKNI hanya minta keseriusan dari Pertamina, Disperindagkop dan kepolisian untuk menindak tegas kecurangan baik penjualan diatas HET, penjualan diluar kuota wilayah, bahkan ada agen yang berani menjual kuota untuk kabupaten Merangin ke kabupaten Sarolangun” tegasnya.
“Intinya LPKNI ingin bukti nyata bahwa masyarakat membeli LPG Subsidi 3 kg sesuai HET dan tidak langka” tambahnya.
“Dan untuk Pertamina/pemerintah, seyogyanya tidak bisa kelola distribusi BBM subsidi dan LPG Subsidi 3 kg, yang berbau subsidi DIHAPUSKAN, karena rakyat Indonesia berpikir yang penting BBM dan LPG lancar dan ada”lanjutnya.
“Untuk masyarakat khususnya kabupaten Merangin Sarolangun, bila mengalami dan menemukan penjualan LPG Subsidi 3 kg di HET silahkan hubungi Hotline LPKNI (082287082434), beserta kan bukti video dan foto “tutupnya.
