Newslan-id Jakarta – Ketok palu dalam Rapat Paripurna (Rapurna) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Selasa (21/11/2023), menandai pengesahan Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.
Pengesahan tersebut diperoleh setelah melewati serangkaian penilaian mendalam terhadap hasil Fit and Proper Test yg dilakukan Komisi I DPR RI, dimana sembilan fraksi di Komisi I DPR RI secara aklamasi menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dirinya berharap TNI dibawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, akan menjadi lebih profesional dlm melaksanakan tugas-tugas terkait pertahanan dan keamanan negara.
Usai ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh DPR, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan beberapa rencananya dlm memimpin TNI. Antara lain meningkatkan profesionalitas prajurit dgn pemenuhan alutsista yg dibutuhkan, serta peningkatan kemampuan prajurit. Ia jg menyinggung tentang meningkatkan kesejahteraan prajurit, terutama yg melaksanakan tugas operasi dan bertugas di wilayah perbatasan negara.
Di bidang lainnya, Jenderal Agus menyatakan bahwa ke depan TNI akan mengembangkan kemampuan satuan Siber TNI guna menghadapi perkembangan lingkungan strategis, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) nya maupun perangkatnya. Sementara terkait masalah Papua, Jenderal Bintang Empat ini menegaskan bahwa penanganannya perlu dilakukan denganpendekatan smart power dan soft power.
“Papua itu unik. Oleh sebab itu, perlu penanganan dengan smart power dan soft power. Termasuk kearifan lokalnya g berbeda dari daerah lainnya di Indonesia, tentunya penanganannya jg berbeda,” terangnya.
Dlm kesempatan tersebut, Kasad jg kembali menegaskan tentang Netralitas TNI, dgn koridor yg sdh tertuang dlm UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.
Kita kolaborasi dgn Polri, KPU dan Bawaslu serta berbagai elemen Masyarakat Untuk mengawal Pemilu Aman Sesuai yg kita Harapkan, kita jg akan bentuk posko pengaduan terkait Netralitas TNI, Ungkap Kasad.(red)
