Semarang – Newslan.id – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sedang menginventarisasi program atau proyek pada anggaran tahun ini yang dimungkinkan tidak bisa direalisasikan hingga akhir tahun agar disetop, dan dialihkan untuk kegiatan lain.
“Memang ada beberapa program yang tidak bisa direalisasikan, mengingat waktunya mepet, utamanya yang dari lelang,” kata mbak Ita, sapaan akrab Hevearita, usai Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, di Semarang.
Menurut mbak Ita, proyek pekerjaan yang melalui proses lelang membutuhkan tahapan yang panjang sehingga jika hingga pertengahan tahun ini belum juga dilelang maka dimungkinkan tidak akan terealisasi hingga akhir 2023.
“Kalau sekarang belum dimulai waktunya kan mepet, misalnya (lelang) Juli, waktunya kan tiga bulan. Belum kalau enggak disanggah? Lha ‘kerjone’ kapan? ‘Mosok kerja kok rong sasi tok (Masak kerja hanya dua bulan)?’,” ujar mbak Ita.
Mbak Ita tidak memungkiri bahwa keterlambatan itu memang kesalahan dinas terkait, dan memang tidak lantas dipaksakan karena akan berakibat terhadap hasil pekerjaan yang kurang baik di kemudian hari.
“Ya sudah, itu memang kesalahan OPD (organisasi perangkat daerah). Saya memang enggak maksain, kalau memang enggak bisa, ya sudah. Lebih baik uangnya digunakan untuk (kegiatan) yang lain,” kata mbak Ita.
Mulai pertengahan tahun ini, kata mbak Ita , seluruh proyek akan dimonitoring dan diklasifikasi mana yang tidak bisa dikerjakan sampai akhir tahun sehingga di APBD Perubahan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain.
“Saya sudah menyampaikan yang diprioritaskan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, kalau sekarang sudah tahu lelang enggak bisa, berapa? Kan sudah tahu angkanya. Apa yang dinas butuhkan dan harus lakukan,” kata mbak Ita.
Jika tidak dilakukan langkah seperti itu, mbak Ita khawatir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun ini akan besar, sebagaimana SiLPA pada 2022 yang mencapai Rp318,93 miliar.
“Insya Allah di 2023 akan ada perubahan-perubahan yang signifikan karena saya sudah identifikasi beberapa program yang tidak bisa dilakukan. Besarannya, kami lagi inventarisasi,” kata mbak Ita.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman menyampaikan bahwa pandangan beberapa fraksi dalam rapat paripurna itu mestinya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Semarang.
“Ada beberapa pandangan fraksi, di antaranya soal SiLPA, ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi. Ke depan, jangan ada SiLPA-SiLPA lagi karena masyarakat banyak yang membutuhkan,” kata Pilus.
Artinya, kata Pilus, sapaan akrab Kadarlusman, program seluruh OPD yang sudah direncanakan harus dioptimalkan untuk keterserapan anggaran sehingga meminimalkan SiLPA pada tahun ini.
“Kalau lihat capaiannya, masing-masing (dinas) ada yang 50 persen, 40 persen, sekian persen. Ini kan masih enam bulan. Intinya, bagaimana agar nantinya terserap. Jangan sampai ada SiLPA lagi,” pungkas Pilus.
