Newslan-id Pesisir Selatan -Pada hari Selasa 29 November 2022 Tim Humas Dumas Komnas (LP KPK RI) Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan selalu mendampingi Jajaran Komisi cabang LP KPK Pesisir Selatan Tim Sepakat Bersurat konfirmasi& klarifikasi kepada Ketua DPRD kabupaten Pesisir selatan.
Kepala Divisi Humas Dumas Komnas LP KPK RI Zulhakim setelah membaca berita yang di terbitkan Media online Indonesia Satu dalam organisasi JNI (Jurnalis Nasional Indonesia) sangat terpukau saat di wawancarai awak media berkata di kota Padang.
Kami sebagai kontrol sosial atau sebagai Lembaga Independen mencoba menghubungi Ketua DPRD Ermizen.Spd via WhatsApp selalu tidak menjawab ,menurut data dirjen kesehatan di tahun 2021 itu masih dalam masa puncak Pandemi covid 19 kenapa perjalanan dinas bisa dilaksankan.
Dengan menghabiskan anggaran 15 M perjalanan dinas dilaksanakan, ini hasil dari Audit BPK RI kalau berita tersebut tidak benar jelas wartawan tidak berani menerbitkan ,kami dari Tim LP-PKP juga heran kenapa kalau berita Indonesia Satu itu tidak di sanggah oleh DPRD Pesisir Selatan,Kami tetap akan menggiring siapapun yang selalu mencari cela menghamburkan uang Negara
Tutup Zulhakim dengan geram
Ketua Komcab komisi cabang LP KPK kabupaten pesisir selatan Herman R beserta anggota mengatakan saat di pertanyakan awak media di Painan menurut Herman R dia sudah bersurat.
Kami sudah bersurat konfirmasi & klarifikasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD pesisir selatan kami mempertanyakan Apa audensi DPRD kabupaten Pesisir selatan kok bisa habiskan anggaran 15 Miliar lebih selama tahun 2021.
Andaikan surat kami itu di abaikan maka kami akan mengacu kepada ranah yang lebih pantas untuk mendalami kerugian negara tersebut kami berharap uang tersebut di kembalikan ke dalam kas negara secara transparan,kami tidak segan segan melanjutkan ke penegak hukum Pusat,Ucap Herman R.
Sementara untuk tahun 2022 belum ada kejelasan hasil audit yang belum kami dapat kan dari Tim kami dari pusat sementara banyak gedung/Hotel di kabupaten pesisir selatan sementara hotel di Painan bayar pajaknya ke Pemda pesisir selatan juga bayak kariawan yang mau di gaji wajar pemilik hotel yang enggan d sebutkan namanya dia mengatakan “kami akan lakukan aksi kalau begini caranya”saat awak media konfirmasi via WhatsApp dari Kota Padang . kenapa dan ada apa.. kok harus acara banggar di Hotel Imelda yang standarnya saja dengan harga Rp 400.000./,malam
Sementara acara guru ngaji saja juga di hotel berbintang ini sangat mengherankan.
Hal ini sudah seharusnya tim APH turun tangan menyelidiki yang menghamburkan uang negara bisa di duga berharap fee demi kepentingan sekelompok Oknum (***)
Hen & Tim
