Newslan.id – Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan masih adanya kasus OTT yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa tindak korupsi bisa terjadi di manapun. Menurutnya itu sebagai pengingat kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi.
“Itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diingatkan) juga ngeyel (keras kepala) gitu, kemudian terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks inilah pertemuan pagi ini menjadi penting agar kawan-kawan dari DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi,” kata Ganjar usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022).
Dalam acara itu, Ganjar menceritakan beberapa kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi. Mulai dari pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat seperti kejadian di Pemalang beberapa waktu lalu, dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung.
“Saya ceritakan secara terbuka tadi, hari ini lagi banyak dan rame, umpama kejadian di Blora tentang pemotongan BLT. Orang mungkin melihat itu kecil sekali tapi dari segi kelakuan itu tidak benar. Kedua, tadi saya juga sampaikan bagaimana kejadian akhir-akhir ini dengan OTT dan itu bisa terjadi di manapun, lalu saya tarik mundur lagi kejadian di Pemalang. Hari ini saya senang karena Bupati/Walikota, pemerintah provinsi, terus kemudian ada DPRD semuanya ikut serta untuk kita bisa memperbaiki sistem ini, bagaimana mencegah korupsi,” jelasnya.
Ganjar memberikan gambaran mengenai relasi dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Misalnya mengenai pengesahan APBD jangan sampai ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Sebab mitigasi korupsi dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting dan membuang syarat yang tidak penting.
“Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD nya ke sana. Itu saja,” katanya.
Ia berharap dalam pengesahan APBD itu nantinya tidak menjadi proyek bancakan. Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp 200 jutaan punya potensi korupsi tinggi karena melalui penunjukan langsung. Maka dari itu Ganjar meminta DPRD agar mengontrol dan mengawasi serta jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik ekskutif maupun legislatif.
Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu,” tegas Ganjar.
Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.
Ganjar berharap gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi tersebut akan menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik. KPK juga dapat memberikan gambaran kejadian atau kasus yang saat ini masih ada.(Khrisna)
