Sumsel – Lahat – Newslan-id. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi mengundurkan diri.
Ketua YLKI Lahat Raya beranggapan sikap itu layak dilakukan menyusul pernyataan Kementerian Perdagangan yang terkesan menyalahkan masyarakat atas kisruh ketersediaan minyak goreng belakangan ini karena panic buying dan terkini Mendag menduga ada yang menimbun, dijual ke industri atau ada yang menyelundup ke luar negeri.
Sanderson Syafe’i mengatakan ketimbang menyalahkan masyarakat dan mencari pembenaran, pemerintah harusnya melakukan evaluasi diri. Pasalnya, langkanya ketersediaan minyak goreng belakangan ini terjadi karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan belum melihat permasalahan intinya dimana hampir empat bulan belum ada tanda-tanda akan berakhir dan kian parah diberbagai daerah.
Lanjut Sanderson, adanya panic buying justru dipicu kelangkaan pasokan minyak goreng curah. Kelangkaan itu mendorong masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah beralih ke minyak goreng kemasan dimana akses mendapatkannya lebih mudah, apalagi sebentar lagi menjelang ramadhan 1443 H.
“Menteri Perdagangan gak boleh seenaknya menyalahkan masyarakat, karena memang faktanya stok minyak goreng sulit didapat khususnya di Kabupaten Lahat Raya (Lahat-Muara Enim- Pagar Alam-Empat Lawang),” kata Sanderson, Jum’at (11/3), saat dibincangi awak media dikantornya.
Menurut Sanderson, kalaupun memang ada spekulasi yang dilakukan oleh masyarakat, ini biasanya yang paling besar mampu melakukan spekulasi itu adalah orang-orang yang memiliki modal untuk bisa memborong barang dalam jumlah banyak dan bukan dari masyarakat kelas bawah yang sebatas menyuruh anak, suami atau keluarganya untuk membeli meskipun ada pembatasan maksimal 2 bungkus perhari, jelasnya.
Sanderson mengatakan masyarakat kelas menengah ke bawah membeli minyak goreng tergiur dengan kebijakan HET atau harga subsidi sebatas pemenuhan dan pengamanan jelang bulan puasa semata, itu sebenarnya hal yang normal, karena masyarakat merupakan konsumen akhir.
Ironisnya Mendag lupa mengatasi spekulan-spekulan bermodal yang memborong minyak goreng dalam jumlah besar, tambah Sanderson.
“Kalau memang ada yang sengaja menimbun ya ditindak saja, landasan hukum nya kan sudah jelas. Sebagai pejabat negara hendaknya jangan buat gaduh yang memancing konsumen semakin resah berpotensi panic buying kian meningkat” pungkas Sanderson.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah melimpah dan sudah melebihi kebutuhan nasional. Pasalnya, hingga 8 Maret 2022, sebanyak 415.787 ton minyak goreng telah didistribusikan ke pasar dari skema domestic market obligation (DMO).
Ditempat terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menampik adanya isu minyak goreng langka di pasaran.
Oke mengatakan, yang menjadi kericuhan dan dicari-cari masyarakat adalah minyak goreng murah yang sesuai dengan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Minyak goreng ini enggak langka, tersedia hanya saja masalah yang dituntut di masyarakat itu adalah mana minyak goreng yang harganya Rp 14.000, mana yang Rp 13.500, dan mana yang Rp 11.500,” ujar Oke dalam diskusi virtual: Minyak Goreng Makin Raib Makin Gaib, Selasa (8/3/2022). Ujang**
