Jateng – Semarang – Newslan.id – BPS Jawa Tengah mencatat, pada Maret 2021 terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 4,11 juta orang dan pada September 2021 jumlahnya menurun menjadi 3,93 juta orang. Artinya, kemiskinan di Jateng turun 11,25 persen per September 2021.
Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana mengatakan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Jateng bersama pemkab/pemkot, membuahkan hasil secara optimal. Karena, jumlah penduduk miskin di Jateng turun hingga 175.740 orang. Pernyataan itu dikatakan melalui kanal YouTube BPS Jateng, Senin (17/1).
Adhi menjelaskan, apabila dihitung sejak periode September 2020 hingga September 2021 maka angka penurunan kemiskinan di Jateng lebih besar. Yakni, turun dari 4,12 juta orang menjadi 3,93 juta orang atau turun 185.920 orang.
Menurutnya, salah satu faktor penurunan kemiskinan di Jateng adalah adanya beragam program bantuan yang digulirkan pemerintah. Baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota se-Jateng.
“Kita harus akui bahwa, pertumbuhan ekonomi memang meningkat. Artinya, di tahun 2021 relatif lebih baik dibandingkan kondisi kita di tahun 2020. Artinya triwulan ketiga 2020 di Jawa Tengah ekonomi Jawa Tengah mengalami ke triwulan ketiga 2021, atau baik sebesar 2,56 persen. Ini kita harus akui, karena pada saat di 2020 ketika pandemi sangat melanda negeri ini banyak sektor terdampak. Tetapi di triwulan tiga 2021 sudah banyak pelonggaran-pelonggaran dan otomatis pertumbuhan ekonomi meningkat,” kata Adhi.
Lebih lanjut Adhi menjelaskan, selain penurunan angka kemiskinan juga terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dari 6,48 persen per Agustus 2020, menjadi 5,95 persen pada Agustus 2021.
Terpisah, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan bahwa pemprov bersama pemkab/pemkot se-Jateng akan terus menggenjot penurunan angka kemiskinan. Terutama, di lima daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Menurut Ganjar kelima daerah itu adalah Banyumas, Banjarnegara, Kebumen dan Pemalang serta Brebes.
“Pemprov mencoba menambah berbagai program bantuan, dengan anggaran gotong royong. Ada dari CSR, Baznas dan program satu OPD satu desa miskin,” ujar Ganjar. (Khrisna)
