Newslan-id Jambi.Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) geram bukan main setelah mengetahui adanya pengurangan kuota beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi sahabat Rumah Pangan Kita (RPK).
Kurniadi Hidayat menyebut pengurangan kuota beras kepada binaan Perum Bulog itu setelah adanya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) kepada masyarakat.
Ketua Umum LPKNI itu juga menyoroti pasokan beras SPHP ke pasar ritel modern yang dia nilai tidak tepat sasaran untuk mengendalikan stabilitas harga pangan.
“Untuk kuota RPK dikurangi, ini ada apa dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional yang lebih mengutamakan retail modern, sementara kuota pedagang kecil dikurangi, Regulasinya harus dipertanyakan untuk memperkaya konglomerat atau mensejahterakan rakyat?” Kata Kurniadi Hidayat, Selasa (05/03/2024).
Pernyataan Kurniadi Hidayat semakin keras. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) menyatakan seharusnya Perum Bulog dan Bapanas lebih mementingkan penyaluran beras Bersubsidi ke pelosok-pelosok bukan ke pasar Retail Modern yang dinilai tidak efektif.
“Rumah Pangan Kita (RPK) ini sudah ada disetiap sudut Kota. Akan tetapi kuota beras mereka dikurangi guna mencukupi pasokan ke ritel-ritel Modern, dan perlu diketahui yang datang ke retail modern dan Mall-mall rata-rata orang kalangan menengah ke atas dan tidak mungkin masyarakat datang ke Mall atau Toko Modern hanya untuk membeli beras 1 karung, ditambah biaya transportasi juga biaya parkirnya. Seharusnya beras subsidi itu dijual ke setiap Kelurahan, desa-desa atau plosok yang jauh dari pasar tradisional. Karena selama ini yang ada di pasar tradisional aja masih kekurangan stok” ungkapnya.
Lebih lantang Kurniadi Hidayat akan melayangkan surat somasi ke Perum Bulog atas kebijakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar retail modern.
“Terindikasi Kartel beras ingin menguasai dan mempermainkan bisnis beras di Indonesia. Kami LPKNI menolak keras, beras subsidi pemerintah dijual bebas di supermarket, minimarket, Mall dan pasar retail modern, jelas itu beras subsidi. Kita akan somasi agar masyarakat tahu dugaan permainan mereka” pungkas Kurniadi Hidayat.(red)
